Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto. Medcom.id/Siti Yona
Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto. Medcom.id/Siti Yona

Kasus Tambang Ilegal di Kaltim, Ismail Bolong Diperiksa Polisi Besok

Siti Yona Hukmana • 28 November 2022 13:56
Jakarta: Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri akan memeriksa Ismail Bolong. Pemeriksaan untuk menggali soal kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim) itu bakal dilakukan pada Selasa, 29 November 2022.
 
"Sudah dilakukan pemanggilan besok," kata Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto saat dikonfirmasi, Senin, 28 November 2022.
 
Namun, Pipit belum dapat memastikan kehadiran mantan anggota Satuan Intelkam Polresta Samarinda itu. Polisi bakal menunggu kehadiran Aiptu (Purn) Ismail Bolong.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Agenda ini merupakan panggilan kedua. Polisi telah melayangkan panggilan pertama pekan lalu. Ismail berpotensi dijemput paksa bila tak hadir panggilan kedua besok.
 
Ismail Bolong ramai diperbincangkan usai menuding Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto menerima siap dalam koordinasi tambang ilegal itu. Purnawirawan berpangkat ajun inspektur polisi satu (aiptu) itu membuat video testimoni yang menyebut Agus menerima setoran uang Rp6 miliar dari seorang pengusaha untuk mengamankan tambang ilegal di Kaltim.
 

Baca Juga: Hendra Kurniawan Sebut Ismail Bolong Sedang Diburu, Keterangannya Dinanti


Belakangan, Ismail Bolong membantah tudingan itu. Dalam bantahannya, Ismail pun mengaku tak mengenal Agus.
 
Dia justru melontarkan tuduhan ke Agus atas tekanan dari eks Karo Paminal Divisi Propam Polri, Brigjen Hendra Kurniawan. Hendra kini menjadi terdakwa dalam kasus pelanggaran etik penyidikan pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.
 
Setelah kasus mencut, beredar dokumen laporan hasil penyelidikan (LHP) Divisi Propam Polri soal adanya penambangan batu bara ilegal di wilayah Polda Kaltim. Dalam temuan itu diduga terjadi pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan anggota Polri dan pejabat utama Polda Kalimantan Timur.
 
Salah satu nama yang disebut-sebut diduga menerima uang koordinasi kegiatan penambangan batu bara ilegal adalah Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Laporan hasil penyelidikan itu bernomor: R/1253/WAS.2.4/2022/IV/DIVPROPAM, tanggal 7 April 2022. Dokumen LHP itu diserahkan Ferdy Sambo ke Kapolri saat menjabat sebagai Kadiv Propam Polri.
 
(AZF)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif