Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP) sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dia sejatinya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi pelaksanaan berbagai proyek di Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah.
"KPK kembali terbitkan surat perintah penyidikan baru dengan tersangka RHP selaku Bupati Mamberamo Tengah dengan sangkaan pasal TPPU," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 23 Desember 2022.
Ali mengatakan langkah hukum itu berdasarkan hasil pengembangan fakta-fakta yang ditemukan penyidik. KPK menemukan fakta dan alat bukti adanya dugaan pengalihan hasil korupsi pada aset bernilai ekonomis.
KPK, kata Ali, juga sudah menyita sejumlah aset milik Ricky. Namun, Ali belum memerinci aset-aset tersebut.
"Sejauh ini ppenyidik sudah lakukan penyitaan terhadap beberapa aset diantaranya delapan bidang tanah dan bangunan serta lima unit mobil," ujar Ali.
Ricky juga berstatus buron dan diduga kabur ke Papua Nugini. Dia juga mangkir dari pemanggilan penyidik KPK.
KPK meminta masyarakat tidak membantu pelarian Ricky. Bantuan terhadap buronan melanggar hukum.
"Jangan sampai ada pihak pihak yang mencoba melindungi oknum atau bahkan tersangka yang dicari oleh aparat penegak hukum," tegas Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Rabu, 3 Agustus 2022.
Alex mengingatkan soal aturan hukum bagi pihak yang membantu buronan kabur. Tindakan itu masuk dalam upaya perintangan penyidikan.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) menetapkan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP) sebagai tersangka kasus tindak pidana
pencucian uang (TPPU). Dia sejatinya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan
gratifikasi pelaksanaan berbagai proyek di Pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah.
"KPK kembali terbitkan surat perintah penyidikan baru dengan tersangka RHP selaku Bupati Mamberamo Tengah dengan sangkaan pasal TPPU," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat, 23 Desember 2022.
Ali mengatakan langkah hukum itu berdasarkan hasil pengembangan fakta-fakta yang ditemukan penyidik. KPK menemukan fakta dan alat bukti adanya dugaan pengalihan hasil korupsi pada aset bernilai ekonomis.
KPK, kata Ali, juga sudah menyita sejumlah aset milik Ricky. Namun, Ali belum memerinci aset-aset tersebut.
"Sejauh ini ppenyidik sudah lakukan penyitaan terhadap beberapa aset diantaranya delapan bidang tanah dan bangunan serta lima unit mobil," ujar Ali.
Ricky juga berstatus buron dan diduga kabur ke Papua Nugini. Dia juga mangkir dari pemanggilan penyidik KPK.
KPK meminta masyarakat tidak membantu pelarian Ricky. Bantuan terhadap buronan melanggar hukum.
"Jangan sampai ada pihak pihak yang mencoba melindungi oknum atau bahkan tersangka yang dicari oleh aparat penegak hukum," tegas Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Jakarta, Rabu, 3 Agustus 2022.
Alex mengingatkan soal aturan hukum bagi pihak yang membantu buronan kabur. Tindakan itu masuk dalam upaya perintangan penyidikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
