Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmennya memberantas mafia tanah. Jokowi mewanti-wanti aparat agar tidak melindungi pihak-pihak tersebut.
“Jangan sampai ada aparat penegak hukum yang mem-backing mafia tanah,” tegas Jokowi saat membagikan sertifikat tanah secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, 22 September 2021.
Baca: Jokowi Bagikan 124.120 Sertifikat Tanah di 26 Provinsi
Jokowi sudah memerintahkan jajaran Polri mengusut mafia tanah. Supaya tanah yang ada di Indonesia betul-betul untuk kemaslahatan masyarakat.
“Perjuangan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas,” papar dia.
Jokowi membagikan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi di 26 provinsi dan 127 kabupaten/kota. Sebanyak 5.512 sertifikat di antaranya merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di tujuh provinsi. Termasuk, delapan kabupaten/kota yang menjadi prioritas di 2021.
Kepala Negara juga memerintahkan empat kementerian membantu produktivitas tanah masyarakat. Keempat kementerian ialah Kementerian Pertanian; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kemudian, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Salurkan bantuan berupa modal, bibit, pupuk, dan pelatihan-pelatihan,” tutur Kepala Negara.
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmennya memberantas mafia
tanah. Jokowi mewanti-wanti aparat agar tidak melindungi pihak-pihak tersebut.
“Jangan sampai ada aparat penegak hukum yang mem-
backing mafia tanah,” tegas
Jokowi saat membagikan sertifikat tanah secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, 22 September 2021.
Baca:
Jokowi Bagikan 124.120 Sertifikat Tanah di 26 Provinsi
Jokowi sudah memerintahkan jajaran
Polri mengusut mafia tanah. Supaya tanah yang ada di Indonesia betul-betul untuk kemaslahatan masyarakat.
“Perjuangan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas,” papar dia.
Jokowi membagikan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi di 26 provinsi dan 127 kabupaten/kota. Sebanyak 5.512 sertifikat di antaranya merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di tujuh provinsi. Termasuk, delapan kabupaten/kota yang menjadi prioritas di 2021.
Kepala Negara juga memerintahkan empat kementerian membantu produktivitas tanah masyarakat. Keempat kementerian ialah Kementerian Pertanian; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kemudian, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Salurkan bantuan berupa modal, bibit, pupuk, dan pelatihan-pelatihan,” tutur Kepala Negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
