Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmennya memberantas mafia tanah. Jokowi mewanti-wanti aparat agar tidak melindungi pihak-pihak tersebut.
“Jangan sampai ada aparat penegak hukum yang mem-backing mafia tanah,” tegas Jokowi saat membagikan sertifikat tanah secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, 22 September 2021.
Baca: Jokowi Bagikan 124.120 Sertifikat Tanah di 26 Provinsi
Jokowi sudah memerintahkan jajaran Polri mengusut mafia tanah. Supaya tanah yang ada di Indonesia betul-betul untuk kemaslahatan masyarakat.
“Perjuangan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas,” papar dia.
Jokowi membagikan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi di 26 provinsi dan 127 kabupaten/kota. Sebanyak 5.512 sertifikat di antaranya merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di tujuh provinsi. Termasuk, delapan kabupaten/kota yang menjadi prioritas di 2021.
Kepala Negara juga memerintahkan empat kementerian membantu produktivitas tanah masyarakat. Keempat kementerian ialah Kementerian Pertanian; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kemudian, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Salurkan bantuan berupa modal, bibit, pupuk, dan pelatihan-pelatihan,” tutur Kepala Negara.
Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan komitmennya memberantas mafia
tanah. Jokowi mewanti-wanti aparat agar tidak melindungi pihak-pihak tersebut.
“Jangan sampai ada aparat penegak hukum yang mem-
backing mafia tanah,” tegas
Jokowi saat membagikan sertifikat tanah secara virtual di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu, 22 September 2021.
Baca:
Jokowi Bagikan 124.120 Sertifikat Tanah di 26 Provinsi
Jokowi sudah memerintahkan jajaran
Polri mengusut mafia tanah. Supaya tanah yang ada di Indonesia betul-betul untuk kemaslahatan masyarakat.
“Perjuangan hak masyarakat dan tegakkan hukum secara tegas,” papar dia.
Jokowi membagikan 124.120 sertifikat tanah hasil redistribusi di 26 provinsi dan 127 kabupaten/kota. Sebanyak 5.512 sertifikat di antaranya merupakan hasil penyelesaian konflik agraria di tujuh provinsi. Termasuk, delapan kabupaten/kota yang menjadi prioritas di 2021.
Kepala Negara juga memerintahkan empat kementerian membantu produktivitas tanah masyarakat. Keempat kementerian ialah Kementerian Pertanian; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Kemudian, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Salurkan bantuan berupa modal, bibit, pupuk, dan pelatihan-pelatihan,” tutur Kepala Negara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(ADN)