Ilustrasi Kartu Prakerja - - Foto: dok Setkab
Ilustrasi Kartu Prakerja - - Foto: dok Setkab

Pemerintah Didesak Beberkan Dokumen Perjanjian Kerja Sama Kartu Prakerja

Nasional Kartu Prakerja
Fachri Audhia Hafiez • 19 Mei 2020 06:26
Jakarta: Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak pemerintah membuka dokumen perjanjian kerja sama delapan mitra program kartu prakerja. Penunjukan mitra dari platform digital itu diduga tidak sesuai dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang berlaku.
 
"ICW telah meminta informasi kepada Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Program Prakerja pada 12 Mei 2020. ICW meminta dokumen perjanjian kerja sama dengan delapan mitra program kartu prakerja," ujar peneliti ICW Almas Sjafrina di Jakarta, Senin, 18 Mei 2020.
 
Almas mengatakan permintaan itu didasari atas adanya masalah dalam proses penunjukan mitra kartu prakerja. Kerja sama dengan platform pelatihan digital tidak melalui mekanisme lelang, melainkan penunjukan langsung.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Pemerintah beralasan hal itu dilakukan dikarenakan keterbatasan waktu dan tes program. Selain itu pemerintah berdalih bahwa mekanisme lelang tidak dilakukan karena tidak ada penyelenggaraan barang dan jasa yang dibayarkan oleh pemerintah kepada mitra kartu prakerja," ucap Almas.
 
Menurut Almas, penunjukan mitra tersebut bermasalah apabila merujuk pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pasal 38 ayat 4 Perpres tersebut menyatakan penunjukan langsung dapat dilakukan dalam keadaan tertentu.
 
Pasal 38 ayat 5 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 menerangkan yang dimaksud keadaan darurat. Menurut Almas, jika merujuk pada poin-poin dalam ayat 5 tersebut, metode penunjukan langsung dalam memilih platform digital program prakerja tidak semestinya dilakukan pemerintah.
 
"Selain itu merujuk pada Pasal 1 Perpres (Nomor) 16 Tahun 2018, pernyataan bahwa tidak ada penyelenggaraan barang dan jasa juga keliru," ujar Almas.
 
Baca: Kartu Prakerja Butuh Pengawasan Ketat
 
Publik dinilai mesti mendapat kejelasan mengenai pemilihan mitra platform digital. Kemenko Perekonomian wajib memberikan informasi tersebut karena tergolong sebagai informasi publik yang terbuka dan dapat diakses secara luas.
 

(AZF)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif