medcom.id, Jakarta: Jaksa Agung Prasetyo mengakui pemerintah Perancis melobi pemerintah Indonesia jelang eksekusi mati warganya, Serge Areski Atlaoui. Meski ada lobi-lobi, Prasetyo memastikan hal itu tak akan mengganggu proses hukum yang berjalan.
"Negara-negara yang warganya dipidana mati pasti akan melakukan pendekatan ke pemerintah. Tapi itu tidak akan mempengaruhi kedaulatan bangsa," kata Prasetyo, saat dikonfirmasi, Senin (27/4/2015).
Meski kerap melobi pemerintah terkait eksekusi Serge, Prasetyo memastikan, pemerintah Perancis tak melakukan pendekatan dengan Kejaksaan Agung untuk menunda eksekusi mati warganya. "Saya kan tidak boleh berhubungan dengan pihak-pihak tersebut tentunya," ujar Prasetyo.
Prasetyo membenarkan eksekusi mati Serge dilakukan terpisah. Ia tak akan diikutkan dalam eksekusi gelombang kedua untuk terpidana narkotika maupun gelombang ketiga untuk terpidana mati kasus pembunuhan berencana. "Semua sudah berjalan proses hukumnya. Mau apa lagi yang dilakukan? Sampai grasi pun seperti itu, kan sudah hak prerogatif presiden," katanya.
Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menunda eksekusi terpidana mati warga negara Prancis, Serge Areski Atlaoui. Kejagung beralasan menghormati proses hukum yang diajukan Serge ke PTUN. Serge menggugat putusan Presiden Joko Widodo yang menolak grasinya.
Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu merilis 10 nama terpidana mati kasus narkoba yang akan segera dieksekusi secara serentak di Pulau Nusakambangan.
Ke-10 terpidana mati yang akan dieksekusi dalam waktu dekat ialah Andrew Chan (warga negara Australia), Myuran Sukumaran (Australia), Raheem Agbaje Salami (Nigeria), Zainal Abidin (Indonesia), Serge Areski Atlaoui (Perancis), Rodrigo Gularte (Brasil), Silvester Obiekwe Nwaolise alias Mustofa (Nigeria), Martin Anderson alias Belo (Ghana), Okwudili Oyatanze (Nigeria), dan Mary Jane Fiesta Veloso (Filipina).
medcom.id, Jakarta: Jaksa Agung Prasetyo mengakui pemerintah Perancis melobi pemerintah Indonesia jelang eksekusi mati warganya, Serge Areski Atlaoui. Meski ada lobi-lobi, Prasetyo memastikan hal itu tak akan mengganggu proses hukum yang berjalan.
"Negara-negara yang warganya dipidana mati pasti akan melakukan pendekatan ke pemerintah. Tapi itu tidak akan mempengaruhi kedaulatan bangsa," kata Prasetyo, saat dikonfirmasi, Senin (27/4/2015).
Meski kerap melobi pemerintah terkait eksekusi Serge, Prasetyo memastikan, pemerintah Perancis tak melakukan pendekatan dengan Kejaksaan Agung untuk menunda eksekusi mati warganya. "Saya kan tidak boleh berhubungan dengan pihak-pihak tersebut tentunya," ujar Prasetyo.
Prasetyo membenarkan eksekusi mati Serge dilakukan terpisah. Ia tak akan diikutkan dalam eksekusi gelombang kedua untuk terpidana narkotika maupun gelombang ketiga untuk terpidana mati kasus pembunuhan berencana. "Semua sudah berjalan proses hukumnya. Mau apa lagi yang dilakukan? Sampai grasi pun seperti itu, kan sudah hak prerogatif presiden," katanya.
Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menunda eksekusi terpidana mati warga negara Prancis, Serge Areski Atlaoui. Kejagung beralasan menghormati proses hukum yang diajukan Serge ke PTUN. Serge menggugat putusan Presiden Joko Widodo yang menolak grasinya.
Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu merilis 10 nama terpidana mati kasus narkoba yang akan segera dieksekusi secara serentak di Pulau Nusakambangan.
Ke-10 terpidana mati yang akan dieksekusi dalam waktu dekat ialah Andrew Chan (warga negara Australia), Myuran Sukumaran (Australia), Raheem Agbaje Salami (Nigeria), Zainal Abidin (Indonesia), Serge Areski Atlaoui (Perancis), Rodrigo Gularte (Brasil), Silvester Obiekwe Nwaolise alias Mustofa (Nigeria), Martin Anderson alias Belo (Ghana), Okwudili Oyatanze (Nigeria), dan Mary Jane Fiesta Veloso (Filipina).
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
