Pimpinan DPR Segera Bahas Status Taufik

Whisnu Mardiansyah 30 Oktober 2018 18:39 WIB
suap bupati kebumen
Pimpinan DPR Segera Bahas Status Taufik
Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah. Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar
Jakarta: Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan pihaknya segera menggelar rapat pimpinan DPR pascapenetapan status tersangka salah satu pimpinannya Taufik Kurniawan. Rapat membahas status Taufik di pucuk pimpinan. 

"Kami akan mengadakan rapim setelah paripurna untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 30 Oktober 2018.

DPR menunggu surat penetapan tersangka dari KPK. Fahri menyebut pimpinan DPR enggan terburu-buru mengganti posisi Taufik. 


"Kami berusaha bertemu dulu dengan Pak Taufik untuk mendengarkan apa yang beliau akan lakukan. Karena apa pun statusnya, dia tetap sebagai pimpinan DPR dan tidak gugur status tersangka," tutur dia. 

Sebab, kata Fahri, pada UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD Pasal 87 ayat 1 menyebut pimpinan DPR akan berhenti dari jabatannya karena meninggal dunia, mengundurkan diri, dan/atau diberhentikan.

"Apabila hal ini terjadi, barulah pimpinan DPR itu diganti. Nah, kita tentu menunggu karena ini semua dalam proses yang belum selesai," kata dia. 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan sebagai tersangka. Taufik diduga menerima suap terkait pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kabupaten Kebumen yang bersumber dari APBNP 2016. 

(Baca juga: Nasib Taufik di PAN Segera DItentukan)

"KPK menetapkan TK, wakil ketua DPR periode 2014-2019 sebagai tersangka," kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konfrensi pers di Gedung KPK, Selasa, 30 Oktober 2018. 

Basaria mengungkapkan Taufik diduga menerima duit dari eks Bupati Kebumen Mohammad Yahya Fuad. Ini lantaran politikus PAN itu membantu menambah DAK Kabupaten Kebumen untuk fisik sejumlah Rp100 miliar di APBNP 2016. 

"Fee untuk pengurusan anggaran lima persen. TK diduga menerima Rp3,6 miliar," imbuh Basaria. 

Basaria menambahkan penetapan tersangka pada Taufik merupakan pengembangan perkara dari kasus Yahya Fuad. Pada kasus itu, KPK sudah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka. 

Akibat perbuatannya Taufik dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.


 



(REN)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id