Dirut nonaktif Perusahaan Listrik Negara Sofyan Basir tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka, Senin, 6 Mei 2019. ANT/Reno Esnir.
Dirut nonaktif Perusahaan Listrik Negara Sofyan Basir tiba di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menjalani pemeriksaan pertama sebagai tersangka, Senin, 6 Mei 2019. ANT/Reno Esnir.

Sofyan Basir Diperiksa Perdana sebagai Tersangka

Nasional Korupsi PLTU Riau-1
Juven Martua Sitompul • 06 Mei 2019 11:04
Jakarta: Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan Direktur Utama nonaktif Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir. Sofyan diperiksa perdana sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I.
 
"SFB (Sofyan Basir) diperiksa sebagai tersangka," kata Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin, 6 Mei 2019.
 
Penyidik juga memanggil sejumlah saksi untuk melengkapi berkas penyidikan Sofyan. Mereka ialah Corporate Secretary PT Pembangkit Jawa Bali Investasi (PJB) Lusiana Ester dan Dosen Program Studi Teknik Pertambangan ITB Syafrizal.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Office boy PT Samantaka Batubara Erry Yudhamiharja, security PT Samantaka Batubara Fredrik Lanitaman, serta dua orang pihak swasta, yakni Jumadi dan Lukman Hakim juga masuk daftar terperiksa.
 
Keterlibatan Sofyan berawal ketika Direktur PT Samantaka Batubara mengirimi PT PLN (Persero) surat, pada Oktober 2015. Surat pada pokoknya memohon PLN memasukkan proyek dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Sayangnya, surat tak ditanggapi. Bos Blackgold Natural Resources Limited Johannes Budisutrisno Kotjo akhirnya mencari bantuan agar dibukakan jalan berkoordinasi dengan PLN untuk mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listnk Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-I.
 
Baca: Penindakan KPK Berantas Korupsi Dinilai Belum Efektif
 
Pertemuan diduga dilakukan beberapa kali. Pertemuan membahas proyek PLTU itu dihadiri mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih, Sofyan, dan Johannes. Namun, beberapa pertemuan tak selalu dihadiri ketiga orang tersebut.
 
Selanjutnya pada 2016, Sofyan menunjuk Johannes mengerjakan proyek Riau-I. Sebab, mereka sudah memiliki kandidat mengerjakan PLTU di Jawa.
 
Padahal, saat itu, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan yang menugaskan PT PLN menyelenggarakan Pembangunan Infrastruktur Kelistrikan (PIK) belum terbit. PLTU Riau-I dengan kapasitas 2x300 MW kemudian diketahui masuk Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN.
 
Johannes meminta anak buahnya siap-siap karena sudah dipastikan Riau-I milik PT Samantaka. Sofyan lalu memerintahkan salah satu Direktur PT PLN merealisasikan PPA antara PLN dengan BNR dan CHEC.
 
Sofyan akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka merupakan pengembangan penyidikan Eni, Johannes, dan Idrus Marham yang telah divonis. Eni dihukum enam tahun penjara, Kotjo 4,5 tahun penjara, dan Idrus Marham 3 tahun penjara.
 
Sofyan dijerat Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dlubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijuncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.
 

(DRI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

MAGHRIB 17:47
DOWNLOAD JADWAL

Untuk Jakarta dan sekitarnya

  • IMSAK04:26
  • SUBUH04:36
  • DZUHUR11:53
  • ASHAR15:14
  • ISYA19:00

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif