Juru bicara KPK Febri Diansyah/MI/Rommy Pujianto
Juru bicara KPK Febri Diansyah/MI/Rommy Pujianto

Saksi Kasus Bupati Malang Mulai Diperiksa

Nasional kasus korupsi penggeledahan
Achmad Zulfikar Fazli • 12 Oktober 2018 10:56
Jakarta: Sebanyak sembilan saksi diperiksa dalam kasus suap dan gratifikasi yang menjerat Bupati Malang Rendra Kresna. Pemeriksaan dilaksanakan setelah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi sejak Senin, 8 Oktober 2018.
 
"Penyidik mulai mengagendakan pemeriksaan saksi-saksi di Polres Malang Kota," kata juru bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Jumat,12 Oktober 2018.
 
Saksi yang diperiksa mayoritas merupakan pejabat dan pegawai di lingkungan Pemkab Malang. Mereka ialah Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Sampurno; mantan Kepala BLH Tridiyah M; Kasubag Keuangan BLH Dwi July; dan Bendahara BLH, Sophia L. KPK juga memeriksa dua pengawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD Thory dan M. Imron, pihak swasta Riki H.; serta Priyatmoko serta Cipto Wiyono‎.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca: Bupati Malang Siap Bertanggung Jawab
 
Febri mengingatkan saksi wajib menghadiri pemanggilan penyidik. Mereka juga harus memberikan keterangan seterang-terangnya.
 
"Memberikan keterangan secara benar dan seluas-luasnyaa yang diketahui," tegas dia.
 
Rendra disangkakan melanggar dua pasal sekaligus, suap dan gratifikasi. Dalam kasus suap, Rendra ditetapkan tersangka bersama pihak swasta, Ali Murtopo. Rendra diduga menerima suap Rp3,45 miliar dari Ali Murtopo terkait penyediaan sarana penunjang peningkatan mutu pendidikan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Ttahun Anggaran 2011.
 
Pada perkara gratifikasi, Rendra diduga Rp3,55 miliar selama menjabat Bupati Malang selama dua periode. Rendra diduga menerima gratifikasi bersama pihak swasta Eryk Armando Talla.
 
Baca: Bupati Malang Tersangka Suap dan Gratifikasi
 
Sebagai penerima suap sarana pendidikan, Rendra disangkakan melanggar Pasal‎ 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor. Ali Murtopo disangkakan melanggar Pasal‎ 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 
Sedangkan terkait penerimaan gratifikasi, Rendra dan Eryk disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.‎
 

(OJE)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif