Eks Ketua DPRD Kepulauan Sula, Maluku Utara, periode 2009-2014 Zainal Mus. Medcom.id/
Eks Ketua DPRD Kepulauan Sula, Maluku Utara, periode 2009-2014 Zainal Mus. Medcom.id/

Zainal Mus Divonis 4 Tahun Penjara

Nasional pengadilan tipikor sidang tipikor
Ilham Pratama Putra • 08 April 2019 21:37
Jakarta:Eks Ketua DPRD Kepulauan Sula, Maluku Utara, periode 2009-2014 Zainal Mus divonis empat tahun penjara, denda Rp500 juta subsidair tiga bulan kurungan. Zainal terbukti korupsi pengadaan lahan Bandara Bobong, Maluku Utara.
 
"Telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Menjatuhkan pidana terhadap Zainal Mus dengan pidana penjara selama empat tahun," bunyi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, 8 April 2019.
 
Dalam putusannya, Majelis Hakim juga memerintahkan saudara eks Bupati Kepulauan Sula itu membayar uang pengganti sebesar Rp944,977 juta. Vonis terhadap Zainal ini sejatinya lebih rendah dari tuntutan Jaksa yaitu delapan tahun penjara, denda Rp500 juta subsidair enam bulan kurungan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Zainal Mus melakukan korupsi pengadaan lahan bandara Bobong, Maluku Utara bersama saudaranya yang merupakan mantan Bupati Kepulauan Sula, Ahmad Mus. Perbuatan keduanya merugikan keuangan negara sebanyak Rp3,448 miliar.
 
Kasus ini bermula pada 2009 dalam pengadaan bandara Bobong di kabupaten Kepulauan Sula senilai Rp5,51 miliar. Ahmad Mus menentukan harga tanah pemukiman masyarakat yang berada dekat lokasi bandara dihargai Rp8.500 per meter persegi. Sementara yang jaraknya agak jauh dihargai Rp4.260 per meter persegi.
 
Setelah dilakukan pengukuran tanah dan proses administrasi pembebasan lahan, panitia pengadaan mengajukan berkas permintaan dana untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 
Pada 7 Agustus 2009, Ahmad Mus meminta bantuan kepada Hidayat Nahumarury, Kepala Bank Pembangunan Daerah Maluku (BPDM) Cabang Sanana. Hidayat membantu pencairan dana Rp1,5 miliar yang dibagi dua. Masing-masing Rp850 juta diambil tunai dan Rp650 juta ditransfer melalui rekening Bank Mandiri.
 
Hidayat meminta kepala seksi pelayanan nasabah Ona Lauconsina berkoordinasi dengan Ema Sabar dan Majestisa terkait SP2D sejumlah Rp1,5 miliar permintaan terdakwa.
 
Pada 10 Agustus 2009, Majestisa pergi ke rumah Zainal Mus dan meminta untuk menandatangani kuitansi tanda terima sejumlah Rp1,5 miliar atas biaya pelepasan hak tanah di Bobong, Taliabu.
 
Pada 4 September 2009, Arman Sangadji, Ema Sabar dan Majestisa memproses SP2D atas pembebasan lahan bandara Bobong tahap 2 senilai Rp1,948 miliar.
 
Terkait total pencairan Rp3,448 miliar tersebut sebanyak Rp1,053 miliar ditarik tunai oleh Ema Sabar dan diberikan ke sejumlah pihak. Mereka yang menerima ialah, Kapolres Kepulauan Sula Rp75 juta; Kabag Kesra Pemkab Sula Rugaya Soelman Rp210 juta; anggota DPRD Sula Sudin Lacupa Rp50 juta; dan Kajari kepulauan Sula Rp35 juta. Kemudian jaksa Sihombong Rp7,5 juta; camat Bobong Misba Wamnebo Rp5 juta; Kades Bobong Muhdin Soamole Rp5 juta dan pihak-pihak lain.
 

(AGA)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif