KPK Mendalami Sumber Suap Buat Fayakhun

Juven Martua Sitompul 17 April 2018 04:00 WIB
suap di bakamla
KPK Mendalami Sumber Suap Buat Fayakhun
Juru bicara KPK Febri Diansyah - MI/Rommy Pujianto.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai memeriksa dua saksi kasus dugaan suap pengurusan anggaran pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun anggaran 2016 yang menjerat Fayakhun Andriadi (FA). Dua saksi tersebut yakni Lie Ketty selaku pemilik Toko Serba Cantik Melawai dan pihak swasta, Hardy Stefanus.

Juru bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, Lie Ketty dikonfirmasi soal aliran dana dari penyedia jasa satelit monitoring Bakamla untuk Fayakhun yang diduga ditransfer atau ditukar melalui money changer atau valas.

"Terhadap saksi pertama, penyidik memperdalam keterangan saksi dari pemeriksaan sebelumnya terkait aliran dana dari penyedia jasa kepada tersangka yang diduga ditransfer maupun dilakukan penukaran pada money changer atau valas," kata Febri saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin, 16 April 2018.


Kepada Hardy Stefanus, penyidik menelisik soal kronologis permintaan dana termasuk aliran dana ke Fayakhun dari terpidana sebelumnya Fahmi Darmawan.

Baca: KPK Telusuri Anggota Komisi I Penerima Suap Bakamla

KPK sebelumnya menetapkan anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi (FA) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengurusan anggaran pengadaan satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) tahun anggaran 2016.

Politikus Partai Golkar ini diduga kuat menerima fee sebanyak Rp12 miliar atas kepengurusan anggaran Bakamla senilai Rp1,2 triliun itu. Tak hanya fee dalam bentuk rupiah, Fayakhun pun diduga menerima uang sebanyak USD300 ribu dari proyek tersebut.

Uang diterima Ketua DPD Partai Golkar DKI itu dari Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah. Uang diberikan secara bertahap sebanyak empat kali melalui anak buahnya Muhammad Adami Okta.

Atas perbuatannya, Fayakhun disangkakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



(AZF)

metro tv
  • Opsi Opsi
  • kick andy Kick Andy
  • economic challenges Economic Challenges
  • 360 360