Zainudin Hasan Diduga Terima Fee Rp56 Miliar

Juven Martua Sitompul 10 Oktober 2018 10:26 WIB
OTT Bupati Lampung Selatan
Zainudin Hasan Diduga Terima <i>Fee</i> Rp56 Miliar
Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan/MI/Rommy Pujianto
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan (ZH) telah menerima fee puluhan miliar rupiah atas proyek-proyek di Pemkab Lampung Selatan. Fee diterima sejak 2016 melalui proyek Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

"Sampai saat ini penyidik terus menyisir dan mengidentifikasi dugaan fee sekitar Rp56 miliar dalam proyek-proyek di Dinas PUPR," kata juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Rabu, 10 Oktober 2018.

Penyidik juga memetakan aset-aset Zainudin. Hal itu dilakukan untuk mengembalikan kerugian negara.


"Jika sudah terbukti di pengadilan, maka aset-aset yang pernah dikorupsi dapat dikembalikan ke masyarakat melalui mekanisme keuangan negara," jelas dia.

Baca: Pihak Swasta Diperiksa Suap Bupati Lampung Selatan

KPK sudah memeriksa 50 saksi dalam kasus ini. Saksi berasal dari unsur anggota DPRD Provinsi Lampung, pegawai Pemkab Lampung Selatan, Kadis PUPR, dan Kabid Pengairan Dinas PUPR.

"Kami juga memeriksa sejumlah saksi dari unsur swasta, seperti Direktur PT Prabu Sungai Andalas serta Komisaris dan Karyawan PT 9 Naga Emas," ujar Febri.

Baca: KPK Telisik Aset Bupati Lampung Selatan

KPK menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Lampung Selatan. Keempatnya ialah Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan,‎ Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Lampung Selatan Anjar Asmara, anggota DPRD Provinsi Lampung Agus Bhakti Nugroho, dan ‎pemilik CV 9 Naga Gilang Ramadhan.

Tim KPK juga mengamankan uang sejumlah Rp600 juta, dengan rincian Rp200 juta dari tangan Agus yang diduga untuk Zainudin dan Rp400 juta dari rumah Anjar. Zainudin, Agus, dan Anjar diduga sebagai penerima suap, sementara Gilang sebagai pemberi suap.

‎Zainudin, Anjar, dan Agus selaku penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Gilang sebagai pemberi suap dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.





(OJE)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id