KPK Diminta Tak Ragu Jerat Novanto Kasus Korupsi PLTU Riau-1

Whisnu Mardiansyah 07 Oktober 2018 04:27 WIB
Korupsi PLTU Riau-1
KPK Diminta Tak Ragu Jerat Novanto Kasus Korupsi PLTU Riau-1
Setya Novanto. (Medcom.id/M Rizal)
Jakarta: Dalam sidang dakwaan tersangka kasus korupsi PLTU Riau-1 Johanes Budisutrsno Kotco dibeberkan peran sentral mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam mengatur proyek senilai USD900 juta. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tak ragu menjerat Novanto.

"KPK tidak ragu-ragu lagi menjerat Setya Novanto dengan hukuman yang maksimum. Novanto dinilai sebagai pemeran kunci dan tahu berapa jumlah uang suap yang diterima dari Johanes Kotjo," kata Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)‎ Petrus Salestinus di Jakarta, Sabtu 6 Oktober 2018. 

Ia menilai, mantan Ketua DPR itu telah menyalahgunakan kewenangannya untuk mengatur proyek dengan sejumlah imbalan. Dengan memerintahkan bawahannya saat itu sesama Fraksi Golkar Enny Saragih agar memuluskan langkah Johanes menggarap proyek itu. 


"Novanto telah menjadikan DPR sebagai korporasi untuk menggasak uang negara, memeras pengusaha dan pejabat negara yang berurusan dengan DPR," tegasnya. 

Di sisi lain, ia menilai mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih bersama pengacaranya Fadli Nasution melakukan pencemaran nama baik. Dalam beberapa kali kesempatan ia menyebut keterlibatan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto terlibat dalam kasus ini. 

"Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK terhadap terdakwa Johanes Kotjo, hanya Setya Novanto, Idrus Mahram, Eni Maulani Saragih dan Sjofian Basir yang disebut," ujarnya. 

Eni Maulani Saragih dan pengacaranya Fadli Nasution diharapkan meminta maaf telah menyeret nama di luar dakwaan jaksa. 

"Ini adalah surat dakwaan jaksa KPK yang sudah dibacakan dan sudah susun dengan sangat cermat dan obyektif. Maka harus ada pernyataan secara terbuka berupa permintaan maaf dan mencabut segala pernyataan yang menuduh Airlangga Hartarto," pungkasnya. 

Johanes Kotjo didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Atas dakwaan ini, Kotjo tidak akan mengajukan eksepsi.



(LDS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id