Sidang putusan praperadilan kasus dugaan korupsi kondensat. - Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Sidang putusan praperadilan kasus dugaan korupsi kondensat. - Foto: Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Hakim Tolak Putusan Praperadilan Kasus Kondensat

Nasional kasus tppi
Fachri Audhia Hafiez • 27 Februari 2019 02:11
Jakarta: Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sudjarwanto menolak permohonan praperadilan kasus dugaan korupsi kondensat PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Gugatan itu diajukan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI).
 
Hakim Sudjarwanto menilai, tidak ada penghentian penyidikan secara materil sebagaimana dalam dalil pemohon. Pihak termohon I, Polri masih melakukan pencarian terhadap tersangka Presiden Direktur TPPI Honggo Wendratno yang belum diketahui keberadaannya.
 
"Maka menurut hakim praperadilan pemeriksaan praperadilan sebagaimana dimaksudkan pemohon adalah tidak beralasan hukum," kaya Hakim Sudjarwanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, 26 Februari 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut Hakim Sudjarwanto, pihaknya tak berwenang bila hakim praperadilan meminta tergugat I Polri dan tergugat II Kejaksaan Agung untuk melakukan pelimpahan kasus tersebut. Selain itu turut tak berwenang meminta tergugat III Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan supervisi terhadap kasus tersebut.
 
"Karena menerima pelimpahan berkas perkara tersangka Raden Priyono, Joko Harsono, Honggo Wendratno adalah juga bukan menjadi kewenangan lembaga praperadilan," ujar Hakim Sudjarwanto.
 
Kuasa hukum MAKI, Rizky Dwi Cahyo Putra mengaku kecewa dengan putusan hakim tersebut. MAKI berencana mengajukan praperadilan kembali satu sampai tiga bulan kedepan.
 
"Memang masih kontroversi terkait dengan praperadilan secara materil. Tapi apapun kita menyatakan akan tetap mengajukan terhadap hal ini. Karena seperti halnya century itu kan enam kali, ini baru tiga kali (ditolak). Kita yakin ada paling tidak hakim yang akan membenarkan kita terkait dengan ini," ujar Rizky.
 
Kasus korupsi kondensat seolah jalan di tempat. Musababnya, Bareskrim masih belum bisa menghadirkan Presiden Direktur PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Honggo Wendratno yang masih buron.
 
Dua tersangka lainnya, yakni Kepala Badan Pelaksanan Kegiatan Usaha BP Migas Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial BP Migas Djoko Harsono juga masih menghirup udara bebas. Keduanya batal ditahan setelah Bareskrim urung melimpahkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan.
 
Kasus ini bermula ketika SKK Migas menunjuk langsung PT TPPI sebagai pihak penjual kondensat pada Oktober 2008. Perjanjian kontrak kerja sama kedua institusi itu baru ditandatangani Maret 2009.
 
Dalam kontrak, PT TPPI harus menjual kondensat pada PT Pertamina. Tapi belakangan diketahui PT TPPI tidak menjual kondensat ke Pertamina melainkan ke pihak lain.
 
Proses tersebut diduga melanggar keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-20/BP00000/2003-SO tentang Pedoman Tata Kerja Penunjukan Penjualan Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara.
 
Selain itu, tindakan ini tak sesuai Keputusan Kepala BP Migas Nomor KPTS-24/BPO0000/2003-SO tentang Pembentukan Tim Penunjukan Penjual Minyak Mentah/Kondensat Bagian Negara.
 
Berdasarkan perhitungan BPK, kerugian negara mencapai USD2,716 miliar. Dari kasus ini telah disita sejumlah dokumen serta aset berupa tanah dan bangunan yang berada di kawasan TPPI di Jalan Tanjung Dusun Awar-awar, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban.
 
Kini para tersangka yakni Kepala Badan Pelaksanan Kegiatan Usaha BP Migas Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial BP Migas Djoko Harsono juga Presiden Direktur PT TPPI Honggo Wendratno dijerat Pasal 2 atau Pasal 3 UU Nomor 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 tentang Tipikor.
 

(EKO)

LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif