Ilustrasi KPK - MI.
Ilustrasi KPK - MI.

KPK Tegaskan Pengusutan Korupsi di Gorontalo Berlanjut

Nasional kasus korupsi
Juven Martua Sitompul • 17 Desember 2018 07:36
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan pengusutan 10 kasus dugaan korupsi yang diambil alih dari Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo masih berlanjut. Salah satu kasus yang masih ditelaah yakni dugaan korupsi proyek Gorontalo Outer Ring Road (GORR).
 
"Kalau sudah diambil alih oleh KPK, tentu itu akan dilanjutkan seperti proses-proses biasa, kaya kasus lainnya," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif saat dikonfirmasi, Jakarta, Minggu, 16 Desember 2018.
 
Kasus dugaan korupsi pembebasan lahan jalan GORR tengah disorot. Selain merugikan uang negara hingga ratusan miliar rupiah, kasus ini juga diduga melibatkan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Kejati Gorontalo yang saat itu masih menangani perkara ini bahkan sudah memeriksa sejumlah saksi guna menilisik lebih terang keterlibatan Rusli. Salah satu saksi yang diperiksa adalah Wakil Gubernur Gorontalo Idris Rahim.
 
Laode menyatakan tak menutup kemungkinan mereka yang pernah diperiksa oleh Kejati Gorontalo bakal kembali diperiksa pada proses penyidikan di KPK. Semua pihak yang terlibat dalam sepuluh perkara itu dipastikan tidak akan lepas dari jerat hukum.
 
"Kalau diambil alih dari kejaksaan tinggi ke KPK, enggak mungkin mangkrak, dipastikan berlanjut, dan berjalan," pungkasnya.
 
KPK menggelar koordinasi dan supervisi (Korsup) penanganan kasus korupsi dengan Kejati Gorontalo. 10 kasus menjadi fokus bahkan diambil alih oleh KPK karena tak kunjung rampung.
 
Kasus-kasus tersebut merupakan perkara yang ditangani Kejati Gorontalo dalam kurun waktu 2015-2017. Salah satu kendala yang ditemukan tim KPK yaitu pada penghitungan kerugian keuangan negara.
 
Berikut 10 kasus yang disupervisi KPK dari Kejati Gorontalo:
 
1. Tindak pidana korupsi alat pengadaan kesehatan RS Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk RSUD Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo dan RSUD Pohowanto Tahun Anggaran 2004.
 
2. Tindak pidana korupsi pada proyek 7 paket peningkatan pekerjaan jalan rambutan sebesar Rp 19.440.000.000 oleh PT Bumi Mata Kendari pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Gorontalo tahun anggaran 2015. Dalam kasus ini ada 18 tersangka.
 
3. Tindak pidana korupsi pada proyek 7 paket peningkatan pekerjaan Jalan Delima sebesar Rp 8.772.000.000 oleh PT Karunia Jaya pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Gorontalo tahun anggaran 2015. Dalam kasus ini terdapat 18 tersangka.
 
4. Tindak pidana korupsi pada proyek 7 paket peningkatan pekerjaan Jalan Beringin-II sebesar Rp 2.535.535.000 oleh PT Fathir Karya Tama pada Dinas PU Kota Gorontalo tahun anggaran 2015. Dalam kasus ini terdapat 14 tersangka.
 
5. Tindak pidana korupsi pada proyek 7 paket peningkatan pekerjaan Jalan Beringin sebesar Rp 23.414.430.000 oleh PT Lia Bangun Persada pada Dinas PU Kota Gorontalo tahun anggaran 2015. Sudah ada 19 tersangka dalam kasus ini.
 
6. Tindak pidana korupsi penyelewengan dana dalam pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Pontolo di Desa Ombulodata, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara APBN-TP (Tahap I) dengan nilai kontrak sebesar Rp 4.329.386.000 tahun anggaran 2015 oleh PT Aneka Karya Pratama.
 
7. Tindak pidana korupsi penyelewengan dana dalam pekerjaan pembangunan Pasar Rakyat Pontolo di Desa Ombulodata, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo utara pada Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo Utara APBN-TP (Tahap I) dengan nilai kontrak sebesar Rp 11.245.000.000yahun anggaran 2015 oleh PT Fajar Harapan Indah (KSO) PT Catur Indah Agra Sarana.
 
8. Tindak pidana korupsi dalam pembangunan bendung dan jaringan transmisi air Baku Longalo di Kabupaten Bone Bolango oleh PT Sinar Bintang Surya Adhitya pada Balai Wilayah Sungai II Gorontalo tahun anggaran 2015. Hingga kini ada 18 tersangka dalam kasus ini.
 
9. Tindak pidana korupsi dalam pembangunan gedung DPRD Kabupaten Gorontalo pada tahun 2008.
 
10. Tindak pidana korupsi penyimpangan pada pembebasan lahan pembangunan Jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR) dan fasilitas umum lainnya di Wilayah Provinsi Gorontalo.

 

(LDS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif