Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum berkomunikasi dengan Polda Metro Jaya terkait dengan kasus kebocoran dokumen penyelidikan. Perkara yang ditangani Polda Metro itu di tahap penyidikan.
"Tidak ada, belum (berkomunikasi)," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Jakarta, Kamis, 22 Juni 2023.
Meski begitu, Ghufron siap jika diminta Polda Metro Jaya membantu menangani perkara tersebut. Terutama, jika ada pimpinan yang dipanggil.
"Sebagai bagian dari warga negara yang harus taat hukum kami akan melakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan saja," ucap Ghufron.
KPK mengakui pegawainya telah dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Hasil pemeriksaan itu pun tidak bisa disampaikan ke publik karena bukan ranahnya.
"Iya minggu lalu (dimintai keterangan), sepengetahuan kami, minggu yang lalu," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Juni 2023.
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto membenarkan terdapat unsur pidana terkait kebocoran data kasus korupsi Kementerian ESDM di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan itu naik ke tahap penyidikan.
"Ya memang setelah dilakukan pemeriksaan awal ada beberapa pihak-pihak yang diklarifikasi, kami memang sudah menemukan adanya peristiwa pidana," kata Karyoto di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Juni 2023.
Mantan Deputi Penindakan KPK itu mengatakan pihaknya menerima 10 laporan terkait kasus ini. Seluruhnya masih dalam tahap penyidikan penyidik Polda Metro Jaya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum berkomunikasi dengan
Polda Metro Jaya terkait dengan kasus kebocoran dokumen penyelidikan. Perkara yang ditangani Polda Metro itu di tahap penyidikan.
"Tidak ada, belum (berkomunikasi)," kata Wakil Ketua
KPK Nurul Ghufron di Jakarta, Kamis, 22 Juni 2023.
Meski begitu, Ghufron siap jika diminta Polda Metro Jaya membantu menangani perkara tersebut. Terutama, jika ada pimpinan yang dipanggil.
"Sebagai bagian dari warga negara yang harus taat hukum kami akan melakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan saja," ucap Ghufron.
KPK mengakui pegawainya telah dimintai keterangan terkait kasus tersebut. Hasil pemeriksaan itu pun tidak bisa disampaikan ke publik karena bukan ranahnya.
"Iya minggu lalu (dimintai keterangan), sepengetahuan kami, minggu yang lalu," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Juni 2023.
Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto membenarkan terdapat unsur pidana terkait kebocoran data kasus korupsi Kementerian ESDM di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Laporan itu naik ke tahap penyidikan.
"Ya memang setelah dilakukan pemeriksaan awal ada beberapa pihak-pihak yang diklarifikasi, kami memang sudah menemukan adanya peristiwa pidana," kata Karyoto di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Juni 2023.
Mantan Deputi Penindakan KPK itu mengatakan pihaknya menerima 10 laporan terkait kasus ini. Seluruhnya masih dalam tahap penyidikan penyidik Polda Metro Jaya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(ADN)
