medcom.id, Jakarta: Komisi Kepolisian Nasional merupakan lembaga yang paling disalahkan dalam pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Bahkan, mencuat dugaan publik, Kompolnas ikut 'bermain' dalam pencalonan Budi Gunawan.
Komisioner Kompolnas, M Naseer, mengaku kecewa dan sedih terus menerus dikambinghitamkan dalam pencalonan Kapolri. Padahal, rekomendasi pencalonan Kapolri sudah sesuai prosedur dan tahapan yang semestinya dilalui di Kompolnas.
"Persoalannya adalah Kompolnas lembaga yang dibangun atas dasar tap MPR. Tapi kemudian diabaikan. Bukan hanya oleh institusi Polri, sampai masyarakat pun mengabaikan kami. Posisi Kompolnas dianggap ada dan tiada," ungkapnya dalam dialog mingguan di kawasan Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (18/1/2015).
Ia menuturkan, dalam setiap kesempatan Kompolnas selalu melayangkan surat sebagai laporan ke Kepolisian RI, termasuk dalam mencari calon Kapolri. Kompolnas meminta institusi lain, seperti Polri, KPK, PPATK hingga Komnas HAM untuk meminta masukan. Namun, jawabannya tak seperti yang diharapkan Kompolnas.
"Secara umum kami minta lembaga lain membantu Kompolnas memberi informasi tentang calon. Kami kirimkan surat ke KPK, Polri, PPATK dan Komnas HAM. Tapi hanya Komnas HAM yang membalas surat kami. Ke Polri, setiap ada temuan kami sampaikan, tapi selalu diabaikan," jelasnya.
"Kita sudah mengumumkan kita sedang mencari data tentang Kapolri, tidak ada komunikasi balasan, padahal Kompolnas sudah ada MoU dengan KPK. Kita tidak punya alasan mencoret Budi Gunawan. Informasi justru datang dari masyarakat, wartawan kebanyakan. Ketika kita menyerahkan data ke presiden, itu sudah lengkap dengan info yang kami terima," lanjut Naseer.
medcom.id, Jakarta: Komisi Kepolisian Nasional merupakan lembaga yang paling disalahkan dalam pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Bahkan, mencuat dugaan publik, Kompolnas ikut 'bermain' dalam pencalonan Budi Gunawan.
Komisioner Kompolnas, M Naseer, mengaku kecewa dan sedih terus menerus dikambinghitamkan dalam pencalonan Kapolri. Padahal, rekomendasi pencalonan Kapolri sudah sesuai prosedur dan tahapan yang semestinya dilalui di Kompolnas.
"Persoalannya adalah Kompolnas lembaga yang dibangun atas dasar tap MPR. Tapi kemudian diabaikan. Bukan hanya oleh institusi Polri, sampai masyarakat pun mengabaikan kami. Posisi Kompolnas dianggap ada dan tiada," ungkapnya dalam dialog mingguan di kawasan Cikini Jakarta Pusat, Sabtu (18/1/2015).
Ia menuturkan, dalam setiap kesempatan Kompolnas selalu melayangkan surat sebagai laporan ke Kepolisian RI, termasuk dalam mencari calon Kapolri. Kompolnas meminta institusi lain, seperti Polri, KPK, PPATK hingga Komnas HAM untuk meminta masukan. Namun, jawabannya tak seperti yang diharapkan Kompolnas.
"Secara umum kami minta lembaga lain membantu Kompolnas memberi informasi tentang calon. Kami kirimkan surat ke KPK, Polri, PPATK dan Komnas HAM. Tapi hanya Komnas HAM yang membalas surat kami. Ke Polri, setiap ada temuan kami sampaikan, tapi selalu diabaikan," jelasnya.
"Kita sudah mengumumkan kita sedang mencari data tentang Kapolri, tidak ada komunikasi balasan, padahal Kompolnas sudah ada MoU dengan KPK. Kita tidak punya alasan mencoret Budi Gunawan. Informasi justru datang dari masyarakat, wartawan kebanyakan. Ketika kita menyerahkan data ke presiden, itu sudah lengkap dengan info yang kami terima," lanjut Naseer.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(BOB)
