Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum mafia alat kesehatan. Mereka bakal memburu pejabat negara yang memanfaatkan wabah virus korona (covid-19) untuk mencari keuntungan pribadi.
"KPK akan tegas terhadap pihak yang bermain-main terkait pengadaan barang dan jasa terutama terhadap kebutuhan alat kesehatan terlebih untuk situasi sekarang ini," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Sabtu 18 April 2020.
Lembaga Antikorupsi itu berkomitmen mengawal pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan wabah korona. Permainan mafia di saat seperti ini tidak akan diberi ampun.
Ali meminta siapapun yang mempunyai informasi terkait mafia alat kesehatan melapor. KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut.
"Setiap informasi terkait hal tersebut agar dapat langsung disampaikan kepada bagian pengaduan KPK, dan KPK tentu akan telaah dan dalami setiap informasi yang diterima," ujar Ali.
Baca: Erick Thohir Singgung Mafia Alat Kesehatan
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyinggung soal mafia alat kesehatan yang berpeluang memanfaatkan kondisi sulit di tengah pandemi covid-19 ini. Kementerian BUMN akan menjadi pihak yang terdepan melawan praktik tersebut dengan menyinergikan BUMN agar bisa memproduksi alkes dan bahan bakunya.
"Saya mohon maaf kalau menyinggung beberapa pihak. Janganlah negara kita yang besar ini selalu terjebak praktik-praktik yang kotor sehingga--tadi--alat kesehatan mesti impor, bahan baku mesti impor," kata Erick melalui live streaming di akun Instagram miliknya, Kamis, 16 April 2020.
Erick menambahkan, saat ini Indonesia membutuhkan alat kesehatan yang ternyata 90 persen impor dari luar negeri, termasuk bahan baku obat. Karena itu, peluang mafia memanfaatkan momen ini amatlah besar.
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengultimatum mafia alat kesehatan. Mereka bakal memburu pejabat negara yang memanfaatkan wabah virus korona (covid-19) untuk mencari keuntungan pribadi.
"KPK akan tegas terhadap pihak yang bermain-main terkait pengadaan barang dan jasa terutama terhadap kebutuhan alat kesehatan terlebih untuk situasi sekarang ini," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Sabtu 18 April 2020.
Lembaga Antikorupsi itu berkomitmen mengawal pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan wabah korona. Permainan mafia di saat seperti ini tidak akan diberi ampun.
Ali meminta siapapun yang mempunyai informasi terkait mafia alat kesehatan melapor. KPK akan menindaklanjuti laporan tersebut.
"Setiap informasi terkait hal tersebut agar dapat langsung disampaikan kepada bagian pengaduan KPK, dan KPK tentu akan telaah dan dalami setiap informasi yang diterima," ujar Ali.
Baca:
Erick Thohir Singgung Mafia Alat Kesehatan
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyinggung soal mafia alat kesehatan yang berpeluang memanfaatkan kondisi sulit di tengah pandemi covid-19 ini. Kementerian BUMN akan menjadi pihak yang terdepan melawan praktik tersebut dengan menyinergikan BUMN agar bisa memproduksi alkes dan bahan bakunya.
"Saya mohon maaf kalau menyinggung beberapa pihak. Janganlah negara kita yang besar ini selalu terjebak praktik-praktik yang kotor sehingga--tadi--alat kesehatan mesti impor, bahan baku mesti impor," kata Erick melalui
live streaming di akun Instagram miliknya, Kamis, 16 April 2020.
Erick menambahkan, saat ini Indonesia membutuhkan alat kesehatan yang ternyata 90 persen impor dari luar negeri, termasuk bahan baku obat. Karena itu, peluang mafia memanfaatkan momen ini amatlah besar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(SUR)
