Lambang KPK. Foto: MI
Lambang KPK. Foto: MI

KPK Bantah Pengembalian Dua Penyidik Polri Cacat Prosedur

Nasional kpk-polri
Zaenal Arifin • 08 Februari 2020 06:00
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah pengembalian penyidik Kompol Rossa Bekti Purbo dan Kompol Indra ke Mabes Polri, menyalahi aturan. Surat Keputusan (SK) pemberhentian telah dikeluarkan.
 
"Kemarin kan kita sudah jelaskan terkait dengan surat yang ada dalam penarikan 12 Januari, di sana sudah disebutkan," kata Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat, 7 Januari 2020.
 
Surat 12 Januari 2020 tersebut ditandatangani Asisten Kapolri bidang SDM. Surat berisi permintaan penarikan penugasan anggota Polri atas nama Kompol Indra dan Kompol Rossa Bekti Purbo.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Jadi (pengembalian) memang kebutuhan untuk internal kepolisian," ujarnya.
 
Atas permintaan itu, KPK mengeluarkan SK pemberhentian dua penyidik itu dan diserahkan ke Polri. Ia enggan berkomentar lebih jauh SK tidak diinformasikan kepada Kompol Rossa dan Kompol Indra.
 
"Kalau itu saya enggak bisa memberi tanggapan lebih lanjut, karena saya belum mendapatkan informasi apakah benar (SK) sudah dikirim atau tidak," ucapnya.
 
KPK Bantah Pengembalian Dua Penyidik Polri Cacat Prosedur
Pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri. Foto: Medcom.id/Arga Sumantri
 
Sebelumnya diinformasikan, Wadah Pegawai (WP) KPK, menduga pengembalian dua penyidik Polri itu janggal. WP KPK lantas melaporkan Ketua KPK Firli Bahuri ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
 
"Bahwa pengembalian Kompol Rossa Purbo Bekti menimbulkan banyak kejanggalan, mengingat tidak ada permintaan dari Kompol Rossa untuk kembali ke Kepolisian," kata Ketua WP KPK, Yudi Purnomo Harahap, kepada wartawan di Gedung Merah Putih, Jakarta, Jumat, 7 Februari 2020.
 
Menurutnya, pengembalian dua penyidik itu tak sesuai mekanisme. Padahal, masa tugansya baru berakhir 23 September 2020.
 
"Terdapat dugaan tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur dan bahkan berpotensi melanggar etik khususnya jaminan agar KPK dapat menjalankan fungsi secara independen," ujarnya.
 

 

(WHS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif