Bupati nonaktif Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Bupati nonaktif Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud. Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

Perkara Bupati PPU Segera Masuk Meja Hijau

Nasional KPK Kasus Suap kasus korupsi Pengadilan OTT Penajam Paser Utara Bupati Penajam Paser Utara
Candra Yuri Nuralam • 12 Mei 2022 09:53
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selangkah lagi menyelesaikan berkas dugaan suap Bupati nonaktif Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud. Berkas Gafur langsung diserahkan ke jaksa jika sudah rampung, kemudian disidangkan. 
 
"Berkas perkara sudah pada tahap prapenuntutan dan setelahnya segera dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti dari penyidik kepada tim jaksa KPK," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 12 Mei 2022.
 
KPK sudah mengantongi banyak bukti terkait dugaan suap yang diterima Gafur dalam pengadaan barang dan jasa serta perizinan di wilayahnya. Gafur segera diadili dalam waktu dekat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


KPK menetapkan enam tersangka dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di PPU. Mereka yakni, pemberi sekaligus pihak swasta Ahmad Zuhdi.
 
Kemudian, sebagai penerima Abdul Gafur, Plt Sekda PPU Mulyadi, Kepala Dinas PUPR Kabupaten PPU Edi Hasmoro, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jusman, dan Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan Nur Afidah Balqis.
 
Baca: Pengembalian Uang Kasus Suap Penajam Paser Utara Tak Memengaruhi Perkara
 

Zuhdi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
Sementara itu, Abdul, Mulyadi, Edi, Jusman, dan Nur disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
(LDS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif