Ketua KPK Firli Bahuri konferensi pers penahanan tersangka korupsi pengadaan Helikopter AW-101. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam
Ketua KPK Firli Bahuri konferensi pers penahanan tersangka korupsi pengadaan Helikopter AW-101. Foto: Medcom.id/Candra Yuri Nuralam

KPK Beberkan Bisik-bisik Pengadaan Helikopter AW-101 dengan TNI AU

Candra Yuri Nuralam • 24 Mei 2022 20:53
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan tersangka sekaligus Direktur PT Diratama Jaya Mandiri Irfan Kurnia Saleh hari ini, 24 Mei 2022. Dia merupakan tersangka tunggal dalam kasus korupsi pengadaan Helikopter AW-101 di TNI Angkatan Udara pada 2016 sampai 2017 yang ditangani KPK.
 
Kasus ini bermula saat Irfan bertemu dengan Mohammad Syafei yang saat itu menjabat sebagai  Asisten Perencanaan dan Anggaran TNI Angkatan Udara di wilayah Cilangkap. Irfan menawarkan helikopter.
 
"Pada sekitar Mei 2015, IKS (Irfan Kurnia Saleh) bersama LP (Lorenzo Pariani) sebagai salah satu pegawai perusahaan AW menemui MS (Mohammad Syafei)," kata Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa, 24 Mei 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Firli mengatakan pertemuan itu membahas tentang pengadaan Helikopter AW-101 VIP atau VVIP TNI Angkatan Udara. Irfan diduga memberikan proposal kepada Syafei untuk pengadaan helikopter yang dibutuhkan.
 
"Dengan mencantumkan harga untuk satu unit Helikopter AW-101 senilai USD56,4 juta, di mana harga pembelian yang disepakati IKS dengan pihak AW untuk satu unit Helikopter AW-101 hanya senilai USD39,3 juta atau ekuivalen dengan Rp514,5 miliar," ujar Firli.
 
Setelah pertemuan itu, panitia pengadaan Helikopter AW-101 VIP atau VVIP TNI Angkatan Udara mengundang Irfan ke acara prakualifikasi untuk penunjukan perusahaannya sebagai pemenang proyek sekitar November 2015. Namun, undangan itu sempat tertunda karena pemerintah menilai kondisi ekonomi nasional belum mendukung untuk pengadaan helikopter itu.
 
Baca: KPK Tahan Tersangka Korupsi Pengadaan Helikopter AW-101
 
Pengadaan helikopter itu dilanjutkan pada 2016. Saat itu, nilai kontrak tang disetujui mencapai Rp738,9 miliar dengan metode lelang pemilihan khusus yang diikuti oleh dua perusahaan.
 
"Dalam tahapan lelang ini, panitia lelang diduga tetap melibatkan dan mempercayakan IKS dalam menghitung nilai harga perkiraan sendiri kontrak pekerjaan," ujar Firli.
 
Irfan tidak merubah harga penawaran helikopter saat itu. Lantas, pejabat pembuat komitmen (PPK) dalam pengadaan helikopter ini langsung menyetujui penawaran Irfan.
 
"IKS juga diduga sangat aktif melakukan komunikasi dan pembahasan khusus dengan FA (Fachi Adamy) selaku PPK," tutur Firli.
 
Irfan juga diduga mengondisikan dua perusahaan miliknya untuk mengikuti lelang ini. Sehingga, pemenang lelang sudah pasti perusahaan miliknya.
 
Irfan diduga telah menerima pembayaran penuh dalam pengadaan ini. Namun, KPK menemukan ada beberapa item pengerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.
 
"Di antaranya tidak terpasangnya pintu kargo dan jumlah kursi yang berbeda," ucap Firli.
 
Irfan diduga membuat negara merugi Rp224 miliar dalam kasus ini. Kontrak pengadaan Helikopter AW-101 mencapai Rp738,9 miliar.
 
Irfan disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif