Ilustrasi pengumpulan bukti. Medcom.id/M Rizal
Ilustrasi pengumpulan bukti. Medcom.id/M Rizal

Slamet Ma'arif Dicecar 34 Pertanyaan

Nasional unjuk rasa polri fpi Muhammad Rizieq Shihab
Siti Yona Hukmana • 05 Januari 2021 11:33
Jakarta: Ketua Umum Persaudaraan Alumni (PA) 212 Slamet Ma'arif diperiksa selama 13 jam pada Senin, 4 Januari 2021. Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya mencecar Slamet dengan 34 pertanyaan.
 
"Ada 34 pertanyaan, 14 lembar," kata kuasa hukum Slamet, Achmad Michdan, saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, 5 Januari 2021.
 
Achmad menyebut pertanyaan yang diajukan penyidik seputar aksi 1812 yang digelar pada 18 Desember 2020. Achmad menyebut kliennya telah berupaya menerapkan protokol kesehatan dalam aksi 1812.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Seluruh peserta diminta memakai masker dan menjaga jarak. Hal ini terus dikoordinasikan dengan koordinator lapangan demo. "Sudah diimbau, sudah dapat titik kumpul di Patung Kuda (Arjuna Wijaya). Tapi memang ada saran supaya jumlahnya dikurangi terus, supaya bisa kontrol," papar dia.
 
Kliennya juga mendapatkan informasi aksi 1812 dibubarkan kepolisian. Slamet, kata Achmad, meminta peserta unjuk rasa mengikuti arahan kepolisian untuk membubarkan diri dan pulang ke rumah masing-masing.
 
"Beliau saat (demo) dibubarkan posisinya di daerah Cawang," ujar Achmad.
 
Baca: Slamet Maarif Hadiri Pemeriksaan Kedua
 
Selain itu, penyidik bertanya seputar pernyataan Slamet yang viral di media sosial. Achmad tak menjelaskan secara rinci pernyataan kliennya yang dinilai penyidik sarat kontroversi.
 
Achmad hanya menyebut pernyatan Slamet terkait permintaan penanganan kasus penembakan enam laskar khusus eks Front Pembela Islam (FPI) dilakukan transparan. Slamet juga menuntut polisi tak semena-mena mengusut kasus Muhammad Rizieq Shihab.
 
Sebelumnya, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyebut kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada aksi 1812 naik dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Polisi mengantongi bukti kerumunan terjadi di tengah aksi tersebut.
 
Yusri menegaskan Ibu Kota masih memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Jakarta saat demo berlangsung. Masyarakat dilarang membuat kerumunan di tengah pandemi covid-19.
 
"Memang semua kegiatan apa pun yang sifatnya berkerumun tidak diperbolehkan karena melanggar aturan," ujar Yusri.
 
(SUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif