medcom.id, Jakarta: Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) masih jadi 'utang ' pemerintahan Presiden Joko Widodo. Padahal, pemerintah sudah dengan tegas menyatakan ideologi khilafah HTI bertentangan dengan ideologi Pancasila.
Ketua DPN PKPI Donny Gahral menilai ada beberapa faktor yang membuat pemerintah belum mau memutuskan pembubaran HTI. Salah satunya, pemerintah belum mendapat dukungan penuh dari masyarakat.
"Yang dibutuhkan pemerintah adalah dukungan publik," tegas Donny dalam diskusi bertajuk 'Mendorong Realisasi Pemerintah atas Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia' di kantor DPP BMI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 9 Juli 2017.
Selain masyarakat, dukungan dari militer termasuk aparatur negara pun jadi bagian penting dalam pembubaran HTI. Semua elemen masyarakat mesti berembuk mencari satu alasan tepat membubarkan ormas yang dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila tersebut.
"Kita perlu sungguh-sungguh dan mencari satu alasan yang sangat tepat untuk membubarkan organisasi yang radikal," ucap dia.
Ada dua jalan yang bisa dipilih pemerintah. Pertama, melalui prosedur hukum atau menggunakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Kedua, pembubaran HTI bisa dilakukan melalui pengadilan. Namun, pada cara ini, HTI melalui kuasa hukumnya bakal melakukan perlawan dengan meminta pemerintah membuktikan kalau HTI tidak sejalan dengan Pancasila.
"Apa kita bisa sebut khilafah itu sebagai ideologi terlarang? Bisa, tentu bisa. Pancasila itu basisnya nasionalisme, sedangkan Hizbut Tahrir itu internasionalisme," ucap Donny.
medcom.id, Jakarta: Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) masih jadi 'utang ' pemerintahan Presiden Joko Widodo. Padahal, pemerintah sudah dengan tegas menyatakan ideologi khilafah HTI bertentangan dengan ideologi Pancasila.
Ketua DPN PKPI Donny Gahral menilai ada beberapa faktor yang membuat pemerintah belum mau memutuskan pembubaran HTI. Salah satunya, pemerintah belum mendapat dukungan penuh dari masyarakat.
"Yang dibutuhkan pemerintah adalah dukungan publik," tegas Donny dalam diskusi bertajuk 'Mendorong Realisasi Pemerintah atas Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia' di kantor DPP BMI, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu 9 Juli 2017.
Selain masyarakat, dukungan dari militer termasuk aparatur negara pun jadi bagian penting dalam pembubaran HTI. Semua elemen masyarakat mesti berembuk mencari satu alasan tepat membubarkan ormas yang dinilai bertentangan dengan ideologi Pancasila tersebut.
"Kita perlu sungguh-sungguh dan mencari satu alasan yang sangat tepat untuk membubarkan organisasi yang radikal," ucap dia.
Ada dua jalan yang bisa dipilih pemerintah. Pertama, melalui prosedur hukum atau menggunakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu). Kedua, pembubaran HTI bisa dilakukan melalui pengadilan. Namun, pada cara ini, HTI melalui kuasa hukumnya bakal melakukan perlawan dengan meminta pemerintah membuktikan kalau HTI tidak sejalan dengan Pancasila.
"Apa kita bisa sebut khilafah itu sebagai ideologi terlarang? Bisa, tentu bisa. Pancasila itu basisnya nasionalisme, sedangkan Hizbut Tahrir itu internasionalisme," ucap Donny.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
