KPK Usulkan Revisi PP Masa Tugas Jaksa

Faisal Abdalla 25 Mei 2018 23:40 WIB
kpk
KPK Usulkan Revisi PP Masa Tugas Jaksa
Ketua KPK Agus Rahardjo. (Foto: Antara/Hafidz Mubarak A).
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2005 tentang Manajemen Sumber Daya Manusia KPK. KPK ingin masa kerja jaksa yang diperbantukan di komisi bisa diperpanjang. 

"Kita memang meminta biro hukum untuk merevisi PP tentang SDM KPK," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Setiabudi, Jakarta Selatan, Jumat, 25 Mei 2018. 

Agus mengatakan revisi PP diajukan lantaran saat ini beban perkara yang ditangani komisi kian bertambah banyak, sementara jumlah jaksa belum memadai. 


Dalam PP Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 63 tahun 2005 tentang Manajemen SDM KPK, masa kerja jaksa yang diperbantukan di KPK maksimal selama 10 tahun. 

"Jadi revisi yang dimaksudkan khusus sepanjang dia (jaksa) belum diminta oleh Kejaksaan Agung sebaiknya dia tidak dipulangkan (meski sudah lebih dari 10 tahun)," ujar Agus. 

Meski begitu Agus menegaskan revisi PP tersebut hanya berlaku untuk jaksa. Pasalnya jaksa hanya bisa didapatkan KPK dari satu sumber, yaitu Kejaksaan Agung. 

"Penyelidik dan penyidik di KPK itu sumbernya bisa dari mana pun. Bahkan kita sudah ada pengalaman merekrut sendiri penyidik KPK. Tapi khusus yang jaksa, itu kita tidak bisa menoleh ke tempat lain. Penuntut umum itu ya harus jaksa. Jadi sumbernya hanya satu, yaitu Kejaksaan Agung. Jadi jangan berpikir yang macam-macam," katanya. 

Agus merinci saat ini ada 80 jaksa yang ditugaskan di KPK. Namun jumlah itu masih belum mencukupi. Agus mengaku sudah mengajukan permohonan tambahan sekitar 60 jaksa kepada Kejaksaan Agung, namun belum ditindaklanjuti. 

"Sudah dijanjikan, tapi sampai sekarang belum dipenuhi," pungkasnya. 



(HUS)

Dapatkan berita terbaru dari kami.

Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

Powered by Medcom.id