Jakarta: Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami, menilai metode deradikalisasi perlu ditambah.
"Yang sudah ada ini sudah memadai tapi nantinya butuh dievaluasi, ada tambahan dan seterusnya," ujar Utami di Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 31 Mei 2018.
Utami menjelaskan, tambahan yang diperlukan dalam metode deradikalisasi narapidana terorisme (napiter) yakni mereka akan diberikan pelatihan khusus. Selain napiter, para penjaga lapas juga akan diberikan.
"Pedoman mereka di dua lapas itu kerjanya khusus, orangnya khusus, kita beri assesment, kemudian kita didik dan latih kembali. Mudah-mudahan langkah seperti ini bisa mengatasi," imbuhnya.
Baca: BNPT: Deradikalisasi di Lapas tak Jamin Sadarkan Napiter
Kemudian, Utami mengaku program ini tidak berjalan sendiri. Mereka bekerja sama dengan anggota kepolisian dan pihak lainnya.
"Kami tidak sendiri, ada Polri, TNI, BNPT, Densus 88, bergabung di Nusa Kambangan. Ada tokoh-tokoh masyarakat bergabung dengan kita, dari dunia akademi juga ikut," tuturnya.
Untuk mengantisipasi adanya sipir nakal, Utami nyatakan bakal menindak tegas oknum sipir tersebut dengan adanya reward-punishment.
"Kalau yang nakal dijatuhi sanksi, sebagaimana yang diatur dalam PP 53 dan seterusnya. Mereka yang berprestasi kita berikan reward, promosi, mutasi yang lebih tepat tempatnya," pungkasnya.
Jakarta: Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kemenkumham Sri Puguh Budi Utami, menilai metode deradikalisasi perlu ditambah.
"Yang sudah ada ini sudah memadai tapi nantinya butuh dievaluasi, ada tambahan dan seterusnya," ujar Utami di Gedung Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis, 31 Mei 2018.
Utami menjelaskan, tambahan yang diperlukan dalam metode deradikalisasi narapidana terorisme (napiter) yakni mereka akan diberikan pelatihan khusus. Selain napiter, para penjaga lapas juga akan diberikan.
"Pedoman mereka di dua lapas itu kerjanya khusus, orangnya khusus, kita beri assesment, kemudian kita didik dan latih kembali. Mudah-mudahan langkah seperti ini bisa mengatasi," imbuhnya.
Baca: BNPT: Deradikalisasi di Lapas tak Jamin Sadarkan Napiter
Kemudian, Utami mengaku program ini tidak berjalan sendiri. Mereka bekerja sama dengan anggota kepolisian dan pihak lainnya.
"Kami tidak sendiri, ada Polri, TNI, BNPT, Densus 88, bergabung di Nusa Kambangan. Ada tokoh-tokoh masyarakat bergabung dengan kita, dari dunia akademi juga ikut," tuturnya.
Untuk mengantisipasi adanya sipir nakal, Utami nyatakan bakal menindak tegas oknum sipir tersebut dengan adanya reward-punishment.
"Kalau yang nakal dijatuhi sanksi, sebagaimana yang diatur dalam PP 53 dan seterusnya. Mereka yang berprestasi kita berikan reward, promosi, mutasi yang lebih tepat tempatnya," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DMR)
