Jakarta: Bos First Travel Andika Surachman berkeinginan asetnya yang disita polisi dijual untuk membiayai jemaah umrah yang belum berangkat. Namun, hanya pengadilan yang memiliki kuasa untuk memutuskan.
Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Mohammad Rum mengatakan, Kejaksaan Agung tidak memiliki kewenangan menentukan nasib aset First Travel.
"Sidang dulu, kalau memang semua aset sudah disita, nanti hakim yang mutuskan mau ke mana asetnya," kata Mohammad Rum di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 8 Desember 2017.
Rum mengatakan, kasus First Travel sudah masuk pelimpahan tahap kedua. Artinya, berkas perkara termasuk tersangka dan barang bukti yang sudah diterima Kejaksaan Negeri Depok, bakal segera dilimpahkan ke pengadilan.
"Jadi soal aset itu nanti diperiksa di sidang saja, dibuktikan di sidang saja," ujarnya.
Baca: Pemerintah Bentuk Tim Penelusur Aset First Travel
Sebelumnya, pihak kepolisian juga mengutarakan hal serupa. Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto Setyo mafhum, barang bukti aset yang disita bukan milik negara, tapi milik jemaah umrah First Travel. Namun, polisi tidak bisa menjual aset itu sebelum ada putusan pengadilan.
Keinginan Andika menjual aset yang disita diungkapkan dalam persidangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa 5 Desember.
Pada persidangan, Andika berniat memberangkatkan jemaah umrah dengan menjual aset yang disita polisi dan sokongan dana dari pihak yang disebut sebagai 'sahabat' dan 'lembaga' yang akan membantu.
"Dengan adanya bantuan para sahabat dan para pendana, diharapkan para vendor yang akan mendukung keberangkatan bapak ibu juga akan terjamin," kata Andika di persidangan.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/GNGLOwzb" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Bos First Travel Andika Surachman berkeinginan asetnya yang disita polisi dijual untuk membiayai jemaah umrah yang belum berangkat. Namun, hanya pengadilan yang memiliki kuasa untuk memutuskan.
Kapuspenkum Kejaksaan Agung, Mohammad Rum mengatakan, Kejaksaan Agung tidak memiliki kewenangan menentukan nasib aset First Travel.
"Sidang dulu, kalau memang semua aset sudah disita, nanti hakim yang mutuskan mau ke mana asetnya," kata Mohammad Rum di kantornya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat, 8 Desember 2017.
Rum mengatakan, kasus First Travel sudah masuk pelimpahan tahap kedua. Artinya, berkas perkara termasuk tersangka dan barang bukti yang sudah diterima Kejaksaan Negeri Depok, bakal segera dilimpahkan ke pengadilan.
"Jadi soal aset itu nanti diperiksa di sidang saja, dibuktikan di sidang saja," ujarnya.
Baca:
Pemerintah Bentuk Tim Penelusur Aset First Travel
Sebelumnya, pihak kepolisian juga mengutarakan hal serupa. Kadiv Humas Polri Irjen Setyo Wasisto Setyo mafhum, barang bukti aset yang disita bukan milik negara, tapi milik jemaah umrah First Travel. Namun, polisi tidak bisa menjual aset itu sebelum ada putusan pengadilan.
Keinginan Andika menjual aset yang disita diungkapkan dalam persidangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa 5 Desember.
Pada persidangan, Andika berniat memberangkatkan jemaah umrah dengan menjual aset yang disita polisi dan sokongan dana dari pihak yang disebut sebagai 'sahabat' dan 'lembaga' yang akan membantu.
"Dengan adanya bantuan para sahabat dan para pendana, diharapkan para vendor yang akan mendukung keberangkatan bapak ibu juga akan terjamin," kata Andika di persidangan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(FZN)
