Jakarta: Mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay mengaku pernah diancam oleh anggota DPR dan pimpinan partai politik. Ancaman itu dilayangkan saat rapat tertutup.
Meski demikian, Hadar tidak mau menyebutkan siapa yang pernah menyudutkannya itu.
"Saya pernah alami rapat tertutup. Dicoba, didesakkan dan pernah juga diancam macam-macam, ada yang bilang ini KPU akan diaudit. Detailnya tidak usah saya buka, tapi di sana kepentingan politik sangat besar dalam isu tertentu, makanya dibuat lah rapat tertutup," kata Hadar, dalam diskusi 'Pro Kontra Verifikasi Faktual Parpol' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 20 Januari 2018.
Menurut Hadar, ancaman yang dilayangkan anggota DPR maupun pemimpin partai politik sangat berpengaruh pada kualitas pemilu. Menurut dia, dengan adanya verifikasi faktual, bisa mencegah hal seperti terjadi kembali.
Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan partai politik (parpol) pemilu 2014 maupun yang baru mendaftar di 2018 harus menjalani verifikasi faktual yang dijalankan KPU.
"Sebelum terlanjur jadi bubur, mari kita koreksi agar verifikasi faktual dilakukan seperti apa yang dimaksud putusan MK," jelas Hadar..
Lalu, verifikasi partai politik yang disusutkan, dia pun memprediksi tingkat kualitas pemilihan umum (pemilu) bakal kurang maksimal.
PKPU No. 7/2017 yang sebelumnya menyatakan verifikasi faktual di semua tingkatan dilakukan selama 14 hari, akan dipangkas waktunya. Proses verifikasi di tingkat pusat dan provinsi akan dipangkas menjadi dua hari. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota menjadi hanya tiga hari.
"Apa yang akan dilakukan itu beda sekali dengan verifikasi faktual apa yang diatur dan selama ini. Jadi saya kira khawatir dengan kualitas," pungkas Hadar.
Jakarta: Mantan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), Hadar Nafis Gumay mengaku pernah diancam oleh anggota DPR dan pimpinan partai politik. Ancaman itu dilayangkan saat rapat tertutup.
Meski demikian, Hadar tidak mau menyebutkan siapa yang pernah menyudutkannya itu.
"Saya pernah alami rapat tertutup. Dicoba, didesakkan dan pernah juga diancam macam-macam, ada yang bilang ini KPU akan diaudit. Detailnya tidak usah saya buka, tapi di sana kepentingan politik sangat besar dalam isu tertentu, makanya dibuat lah rapat tertutup," kata Hadar, dalam diskusi 'Pro Kontra Verifikasi Faktual Parpol' di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 20 Januari 2018.
Menurut Hadar, ancaman yang dilayangkan anggota DPR maupun pemimpin partai politik sangat berpengaruh pada kualitas pemilu. Menurut dia, dengan adanya verifikasi faktual, bisa mencegah hal seperti terjadi kembali.
Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan partai politik (parpol) pemilu 2014 maupun yang baru mendaftar di 2018 harus menjalani verifikasi faktual yang dijalankan KPU.
"Sebelum terlanjur jadi bubur, mari kita koreksi agar verifikasi faktual dilakukan seperti apa yang dimaksud putusan MK," jelas Hadar..
Lalu, verifikasi partai politik yang disusutkan, dia pun memprediksi tingkat kualitas pemilihan umum (pemilu) bakal kurang maksimal.
PKPU No. 7/2017 yang sebelumnya menyatakan verifikasi faktual di semua tingkatan dilakukan selama 14 hari, akan dipangkas waktunya. Proses verifikasi di tingkat pusat dan provinsi akan dipangkas menjadi dua hari. Sedangkan di tingkat kabupaten/kota menjadi hanya tiga hari.
"Apa yang akan dilakukan itu beda sekali dengan verifikasi faktual apa yang diatur dan selama ini. Jadi saya kira khawatir dengan kualitas," pungkas Hadar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
