Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil anggota DPRD DKI M Taufik hari ini, 8 September 2022. Dia dipanggil untuk mendalami dugaan korupsi pengadaan lahan di Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada 2018 sampai 2019.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 8 September 2022.
KPK juga memeriksa mantan Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles hari ini. Keduanya diharap kooperatif memberikan informasi yang dibutuhkan penyidik.
Kasus ini sudah ada di tahap penyidikan. KPK sudah menetapkan tersangka yang terlibat. Lembaga Antikorupsi itu masih belum membeberkan nama tersangkanya hingga saat ini.
Lembaga Antikorupsi menyampaikan keterangan lengkap melalui konferensi pers. Penyidik masih mendalami perkara itu melalui temuan alat bukti serta memanggil pihak yang terkait.
Dugaan korupsi pengadaan tanah itu ditaksir merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah. KPK terus mendalami jumlah pasti kerugian negara tersebut.
Jakarta: Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) memanggil anggota
DPRD DKI M Taufik hari ini, 8 September 2022. Dia dipanggil untuk mendalami dugaan korupsi pengadaan
lahan di Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur pada 2018 sampai 2019.
"Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih," kata juru bicara bidang penindakan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis, 8 September 2022.
KPK juga memeriksa mantan Direktur Utama Perumda Sarana Jaya Yoory Corneles hari ini. Keduanya diharap kooperatif memberikan informasi yang dibutuhkan penyidik.
Kasus ini sudah ada di tahap penyidikan. KPK sudah menetapkan tersangka yang terlibat. Lembaga Antikorupsi itu masih belum membeberkan nama tersangkanya hingga saat ini.
Lembaga Antikorupsi menyampaikan keterangan lengkap melalui konferensi pers. Penyidik masih mendalami perkara itu melalui temuan alat bukti serta memanggil pihak yang terkait.
Dugaan korupsi pengadaan tanah itu ditaksir merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar rupiah. KPK terus mendalami jumlah pasti kerugian negara tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
