Ilustrasi. Medcom.id
Ilustrasi. Medcom.id

Ketua Koperasi Syariah 212 Telah Diperiksa Terkait ACT

Siti Yona Hukmana • 02 Agustus 2022 14:48
Jakarta: Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri telah memeriksa Ketua Koperasi Syariah 212, MS. Pemeriksaan terkait penerimaan aliran dana Rp10 miliar dari yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT). 
 
"Penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang menerima aliran dana Boeing dari ACT yang tidak sesuai dengan peruntukannya, di antaranya Ketua Koperasi Syariah 212 atas nama MS," kata Kabag Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah ri Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 2 Agustus 2022.
 
Nurul mengatakan pemeriksaan dilakukan pada Senin, 1 Agustus 2022. Namun, Nurul tak membeberkan hasil pemeriksaan. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebelumnya, Koperasi Syariah 212 disebut menerima uang Rp10 miliar dari ACT. Dana itu merupakan uang kompensasi korban kecelakaan pesawat Lion Air JT-610. 
 
Awalnya, Boeing menyerahkan uang untuk 68 ahli waris korban kecelakaan Lion Air Rp138 miliar. ACT menggunakan untuk program yang telah dibuat kurang lebih Rp103 miliar, sisanya Rp34 miliar digunakan tidak sesuai dengan peruntukan. 
 
Beberapa penyelewengan dana tersebut digunakan ACT untuk pengadaan armada rice truk senilai Rp2 miliar. Kemudian program big food bus senilai Rp2,8 miliar, dan pembangunan pesantren peradaban Tasikmalaya senilai Rp8,7 miliar.
 
"Selanjutnya untuk koperasi syariah 212 kurang lebih Rp10 miliar," kata Wadirtipideksus Bareskrim Polri Kombes Helfi Assegaf di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin, 25 Juli 2022. 
 

Baca: Menko PMK: Pejabat ACT Colong Donasi Bantuan Bencana Alam


Dittipideksus Bareskrim Polri menetapkan empat petinggi ACT sebagai tersangka usai gelar perkara pada Senin sore, 25 Juli 2022. Keempatnya ialah Ahyudin selaku mantan Presiden ACT dan Ibnu Khajar selaku Presiden ACT saat ini. Kemudian, Hariyana Hermain selaku Senior Vice President & Anggota Dewan Presidium ACT dan Novariadi Imam Akbari selaku Sekretaris ACT periode 2009-2019 yang saat ini sebagai Ketua Dewan Pembina ACT.
 
Mereka dijerat pasal berlapis. Yakni tindak pidana penggelapan dan atau penggelapan dalam jabatan dan atau tindak pidana informasi dan transaksi elektronik (ITE) dan atau tindak pidana yayasan dan atau tindak pidana pencucian uang. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHP, Pasal 374 KUHP, Pasal 45 a ayat 1 jo Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
 
Lalu, Pasal 70 ayat 1 dan ayat 2 jo Pasal 5 UU Nomor 16 Tahun 2001 sebagai mana diubah dalam UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Kemudian, Pasal 3, 4, 6 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Terakhir, Pasal 55 KUHP jo Pasal 56 KUHP. Dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun.
 
(LDS)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif