medcom.id, Jakarta: Richard Joost Lino bangga dengan kondisi Pelabuhan Tanjung Priok sekarang. Dia mengklaim sudah tidak ada calo di pelabuhan tersebut.
Menurutnya, kondisi itu berbeda dengan era saat Rizal Ramli (RR) menjabat Menteri Perkonomian. "Sekarang Tanjung Priok tidak seperti yang dipahami RR," kata Lino di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2015).
Lino di Mabes Polri untuk diperiksa sebagai saksi dugaan kasus korupsi pengadaan 10 unit mobile crane. Direktur Utama PT Pelindo II itu yakin pengadaan mobile crane sudah sesuai aturan.
"Sehingga saya yakin apa yang saya kerjakan itu benar," ujar Lino.
Dia menegaskan pengadaan 10 unit mobile crane sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada 2014. Hasil audit BPK merekomendasikan PT Pelindo II mengenakan sanksi maksimun lima persen kepada kontraktor atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
"Hasil audit tidak menyatakan adanya kerugian keuangan negara," ujar Lino.
Penyidik Bareskrim Polri menilai harga pengadaan 10 mobile crane di PT Pelindo II tidak wajar. Berdasarkan penelusuran tim penyelidik, diketahui harga satuan mobile crane sesuai dengan spesifikasi barang yang dibeli Pelindo II hanya sekitar Rp2,4 miliar per unit.
"Kalau beli di distributor penjual barang spesifikasi itu paling tinggi Rp2,4 miliar. Kalau 10 unit sekitar Rp24 miliar. Itu proyeknya senilai Rp 45,5 miliar," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Victor Simanjuntak, Kamis 3 September.
medcom.id, Jakarta: Richard Joost Lino bangga dengan kondisi Pelabuhan Tanjung Priok sekarang. Dia mengklaim sudah tidak ada calo di pelabuhan tersebut.
Menurutnya, kondisi itu berbeda dengan era saat Rizal Ramli (RR) menjabat Menteri Perkonomian. "Sekarang Tanjung Priok tidak seperti yang dipahami RR," kata Lino di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2015).
Lino di Mabes Polri untuk diperiksa sebagai saksi dugaan kasus korupsi pengadaan 10 unit
mobile crane. Direktur Utama PT Pelindo II itu yakin pengadaan
mobile crane sudah sesuai aturan.
"Sehingga saya yakin apa yang saya kerjakan itu benar," ujar Lino.
Dia menegaskan pengadaan 10 unit mobile crane sudah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada 2014. Hasil audit BPK merekomendasikan PT Pelindo II mengenakan sanksi maksimun lima persen kepada kontraktor atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
"Hasil audit tidak menyatakan adanya kerugian keuangan negara," ujar Lino.
Penyidik Bareskrim Polri menilai harga pengadaan 10
mobile crane di PT Pelindo II tidak wajar. Berdasarkan penelusuran tim penyelidik, diketahui harga satuan
mobile crane sesuai dengan spesifikasi barang yang dibeli Pelindo II hanya sekitar Rp2,4 miliar per unit.
"Kalau beli di distributor penjual barang spesifikasi itu paling tinggi Rp2,4 miliar. Kalau 10 unit sekitar Rp24 miliar. Itu proyeknya senilai Rp 45,5 miliar," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Tipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Pol Victor Simanjuntak, Kamis 3 September.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
