medcom.id, Jakarta: Lembaga Permasyarakatan (lapas) masih menjadi salah satu tempat bandar dalam mengedarkan narkoba. Tak sedikit kasus peredaran narkoba bermarkas lapas masih terjadi.
Ketua DPP Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat), Asep Iwan Irawan pun meminta Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly berani mengambil langkah tegas untuk membenahi lapas.
"Harus ada keberanian dari Pak Menteri memecat dari atas sampai bawah di lapas," kata Asep dalam program Prime Time News, Metro Tv, Senin (28/3/2016).
Langkah ini, dikatakan Asep sebagai tindakan wanti-wantinya kepada Yasonna soal Sumber Daya Manusia (SDM) di lapas. Sebab, dia mengungkapkan selama ini permasalahan lapas hanya berputar-putar pada masalah integritas SDM saja.
"Kalau alasan SDM sudah menumpuk terus menerus, Pak Menteri sudah minta enggak ke DPR tenaga (SDM) sekian buat menutupinya? sudah ada jalan keluarnya belum," ungkap Asep.
Selain SDM, Asep mengatakan perlu ada perubahan konsep sistem lapas yang sebenarnya. Selain itu, dia menambahkan perlu ada kerjasama Kemenkumham dengan penegak hukum lainnya. Hal ini dilakukan guna memastikan kemanan lapas dan setrilisasi lapas dari bentuk tindakan kriminal.
"Kerjasama dengan penegak hukum lainnya sebagai bentuk penyelesaian. Jangan sampai di dalam lapas ada resistensi," tandas Asep.
medcom.id, Jakarta: Lembaga Permasyarakatan (lapas) masih menjadi salah satu tempat bandar dalam mengedarkan narkoba. Tak sedikit kasus peredaran narkoba bermarkas lapas masih terjadi.
Ketua DPP Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat), Asep Iwan Irawan pun meminta Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly berani mengambil langkah tegas untuk membenahi lapas.
"Harus ada keberanian dari Pak Menteri memecat dari atas sampai bawah di lapas," kata Asep dalam program
Prime Time News, Metro Tv, Senin (28/3/2016).
Langkah ini, dikatakan Asep sebagai tindakan wanti-wantinya kepada Yasonna soal Sumber Daya Manusia (SDM) di lapas. Sebab, dia mengungkapkan selama ini permasalahan lapas hanya berputar-putar pada masalah integritas SDM saja.
"Kalau alasan SDM sudah menumpuk terus menerus, Pak Menteri sudah minta enggak ke DPR tenaga (SDM) sekian buat menutupinya? sudah ada jalan keluarnya belum," ungkap Asep.
Selain SDM, Asep mengatakan perlu ada perubahan konsep sistem lapas yang sebenarnya. Selain itu, dia menambahkan perlu ada kerjasama Kemenkumham dengan penegak hukum lainnya. Hal ini dilakukan guna memastikan kemanan lapas dan setrilisasi lapas dari bentuk tindakan kriminal.
"Kerjasama dengan penegak hukum lainnya sebagai bentuk penyelesaian. Jangan sampai di dalam lapas ada resistensi," tandas Asep.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
