Pelayanan Publik di Kemenkumham Capai Banyak Kemajuan

medcom.id, Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly mengatakan,  kinerja kementerian yang ia pimpin telah mencapai banyak kemajuan dan penghargaan dalam bidang pelayanan publik selama dua tahun terakhir.  Di sisi lain, peningkatan kualitas layanan publik masih menghadapi banyak hambatan. "Ini bukan persoalan yang mudah menyelesaikan persoalan di kemeterian kita. Kementrian ini  bersifat vertikal ada di seluruh wilayah indonesia, saya memiliki pegawai 44 ribu, kanwil di 33 daerah, dan 800 lebih Satker," kata Yasona dalam program Primetime News Metro TV, Jakarta, Selasa (10/11/2016). Yasona mengungkapkan, hambatan terbesar yang menghambat peningkatan layanan publik adalah pungutan liar (pungli). Yasona tak hilang akal, dia melakukan terobosan dengan mendorong pelayanan publik melalui layanan online yang mulai diterapkan di enam Direktorat Jenderal (Ditjen). Enam Ditjen di bawah Kemenkumhan di antaranya; Ditjen Kekayaan Intelektual, Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU), Ditjen Pemasyarakatan (PAS), Ditjen Imigrasi, Ditjen Peraturan Perundang-undangan (PP) , dan Ditjen Hak Asasi Manusia (HAM). "Pelayanan publik di bidang adminitrasi  umum ada AHU online, termasuk notaris online, fidusia , pendaftaran PT online. Nanti ada tambahannya, pendaftaran warga negara online yang selama ini menyoal. Kita akan launch (luncurkan) pada perayaan Hari Dharma Karyadhika (HDKD) 30 oktober, nanti," ungkap dia. Yasona menjelaskan, sistem online pada pelayanan publik akan mengurangi praktek pungli yang selama ini menjamur di berbagai instansi negara. Layanan online dinilai juga memudahkan masyarakat yang mengurus perizinan. "Untuk mengurangi pungli. Sitem online mengurangi man to man meeting, jadi dulu layanan pendaftaran notaris, datang bawa berkas, datang yang satu bawa berkas, mengakat berkas dari bawah ke atas itu ada ongkosnya, banyak pintunya. Sekarang kita tinggal duduk, register online melalui aplikasi di android, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Semuanya online sekarang," kata dia. Tak hanya itu, Yasona bilang, pihaknya juga melakukan terobosan dengan memperpanjang waktu pelayanan. Seperti layanan pembuatan paspor di imigrasi misalnya. Waktu pelayanan dibuka lebih awal agar tidak menggangu jam kerja. Bahkan, di beberapa daerah sudah ada  fasilitas berkendara atau drive thru, mengambil paspor jadi semakin mudah.  "Biasanya kita mulai melayani jam delapan , di beberapa tempat buka jam enam pagi, supaya orang tidak terganggu bekerja, namanya early morning service. Kemudian sore, kita buka sunset service. Sekarang sedang dirancang weekend service sedang penataan. Semua itu dalam rangka meningkatkan pelayanan publik," jelas dia. Yasona mengungkapkan, peningkatan pelayanan publik di Kemenkumham merupakan permintaan Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi menginginkan, peningkatan pelayan publik untuk memulihkan keprcayaan publik. "Jadi Presiden sangat marah dengan praktek-praktek pungli. Sejak awal presiden sudah mengatakan, supaya kita terus memperbaiki pelayanan publik," pungkas Yasona.