medcom.id, Jakarta: Komisi III DPR menggelar rapat kordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rapat termasuk membahas soal kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
Wakil Ketua Komisi III Benny K. Harman mengatakan, kedatangan rombongan Komisi III ke Kantor BPK, terkait rapat koordinasi mengenai hasil audit BPK dalam lima tahun terakhir. Rapat membahas soal hasil audit yang sudah ditindaklanjuti atau belum oleh instansi terkait.
"Dengan mendapat informasi ini komisi III, komisi masalah hukum bisa tindaklanjuti masalah hukum. Hasilnya itu disampaikan ke instansi terkait," kata Benny di Gedung BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (19/4/2016).
Terkait kasus Sumber Waras, Benny menyampaikan pihaknya belum mengetahui secara detil permasalahannya. Namun demikian, ia mengaku Komisi III sempat mendapat pengaduan dari masyarakat terkait hal itu.
Politikus Partai Demokrat itu mengatakan, masyarakat mengadu lantaran ada temuan BPK yang tidak sesuai. "Karena itu, pasti masalah ini akan disampaikan kepada pimpinan BPK," paparnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Kerja Penegakan Hukum Komisi III Desmon J. Mahesa mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menyimpulkan apapun terkait kasus Sumber Waras.
Selain Desmond dan Benny, hadir pula dalam rombongan tersebut antara lain Risa Mariska, Arsul Sani, Taufiqulhadi, Muhammad Syafii dan Dossy Iskandar.
Dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras berawal dari terbitnya hasil audit BPK DKI Jakarta atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta pada 2014.
Badan auditor itu menganggap Pemprov DKI menyalahi aturan lantaran harga lahan jauh lebih mahal. Catatan BPK, ada indikasi kerugian negara senilai Rp191 miliar dalam pembelian lahan tersebut.
KPK, pada Agustus tahun lalu, menyelidiki dugaan korupsi ini dan meminta BPK untuk mengaudit ulang. Audit investigasi sudah diserahkan BPK. Penyelidikan masih berlangsung. Ahok sudah diperiksa KPK pada Selasa 12 April.
medcom.id, Jakarta: Komisi III DPR menggelar rapat kordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rapat termasuk membahas soal kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras.
Wakil Ketua Komisi III Benny K. Harman mengatakan, kedatangan rombongan Komisi III ke Kantor BPK, terkait rapat koordinasi mengenai hasil audit BPK dalam lima tahun terakhir. Rapat membahas soal hasil audit yang sudah ditindaklanjuti atau belum oleh instansi terkait.
"Dengan mendapat informasi ini komisi III, komisi masalah hukum bisa tindaklanjuti masalah hukum. Hasilnya itu disampaikan ke instansi terkait," kata Benny di Gedung BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (19/4/2016).
Terkait kasus Sumber Waras, Benny menyampaikan pihaknya belum mengetahui secara detil permasalahannya. Namun demikian, ia mengaku Komisi III sempat mendapat pengaduan dari masyarakat terkait hal itu.
Politikus Partai Demokrat itu mengatakan, masyarakat mengadu lantaran ada temuan BPK yang tidak sesuai. "Karena itu, pasti masalah ini akan disampaikan kepada pimpinan BPK," paparnya.
Sementara itu, Ketua Panitia Kerja Penegakan Hukum Komisi III Desmon J. Mahesa mengatakan, sampai saat ini pihaknya belum menyimpulkan apapun terkait kasus Sumber Waras.
Selain Desmond dan Benny, hadir pula dalam rombongan tersebut antara lain Risa Mariska, Arsul Sani, Taufiqulhadi, Muhammad Syafii dan Dossy Iskandar.
Dugaan korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras berawal dari terbitnya hasil audit BPK DKI Jakarta atas laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta pada 2014.
Badan auditor itu menganggap Pemprov DKI menyalahi aturan lantaran harga lahan jauh lebih mahal. Catatan BPK, ada indikasi kerugian negara senilai Rp191 miliar dalam pembelian lahan tersebut.
KPK, pada Agustus tahun lalu, menyelidiki dugaan korupsi ini dan meminta BPK untuk mengaudit ulang. Audit investigasi sudah diserahkan BPK. Penyelidikan masih berlangsung. Ahok sudah diperiksa KPK pada Selasa 12 April.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(YDH)
