Ilustrasi. Foto: MI/Susanto
Ilustrasi. Foto: MI/Susanto

Hakim yang Bebaskan Terdakwa BLBI Terbukti Langgar Etik

Nasional hakim agung kasus blbi
Antara • 29 September 2019 13:37
Jakarta: Mahkamah Agung (MA) memutuskan hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Syamsul Rakan Chaniago terbukti melanggar kode etik dan perilaku hakim. Syamsul merupakan anggota majelis hakim tingkat kasasi yang membebaskan terdakwa korupsi surat keterangan lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Syafruddin Arsyad Temengung (SAT).
 
"Sudah diputuskan oleh tim pemeriksa MA dengan putusan bahwa saudara Syamsul Rakan Chaniago dipersalahkan," kata Juru Bicara Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro seperti melansir Antara, Minggu, 29 September 2019.
 
Pada 9 Juli 2019, majelis kasasi yang terdiri atas hakim Salman Luthan selaku ketua dengan anggota hakim Syamsul Rakan Chaniago dan Mohamad Asikin memutuskan Syafruddin tidak melakukan tindak pidana. Majelis hakim lalu memutuskan agar eks Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu agar dikeluarkan dari tahanan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hakim Syamsul melanggar kode etik lantaran namanya masih tercantum di kantor lawfirm. Meskipun, hakim Syamsul sudah menjabat sebagai hakim ad hoc Tipikor pada MA.
 
Menurut Andi, hakim Syamsul juga diketahui berhubungan dan mengadakan pertemuan dengan salah satu pengacara SAT, yakni Ahmad Yani. Keduanya bertemu di Plaza Indonesia pada 28 Juni 2019 pukul 17.38 WIB sampai dengan pukul 18.30 WIB.
 
Padahal, saat itu Syamsul menjadi hakim anggota pada majelis hakim terdakwa Syafruddin. Atas alasan tersebut, Syamsul Rakan Chaniago dikenakan sanksi eti.
 
"Sebagai terlapor, yang bersangkutan dikenakan sanksi sedang berupa hakim non palu selama 6 bulan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 huruf b Peraturan Bersama Ketua MA dan Ketua Komisi Yudisial," ujarnya.
 
Andi menyatakan hukuman nonpalu itu efektif sejak Syamsul menerima pemberitahuan dari MA.
 
Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 13 tahun penjara ditambah denda Rp700 juta subsider 3 bulan kurungan kepada Syafruddin Arsyad Temenggung, pada 24 September 2018.
 
Syafruddin mengajukan banding pada 2 Januari 2019. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat hukuman Syafruddin menjadi 15 tahun penjara dan denda Rp1 miliar dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.
 
Syafruddin lantas mengajukan kasasi ke MA. Majelis hakim tingkat kasasi malah membatalkan putusan sebelumnya. Majelis kasasi menilai Syafruddin melakukan perbuatan yang didakwakan tapi bukan dikategorikan sebagai perbuatan pidana.
 
"Sehingga majelis kasasi melepaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum atau ontslag van allerechtsvervolging," bunyi petikan putusan kasasi Syafruddin.
 
Majelis hakim kasasi juga memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat, serta martabatnya. Putusan kasus yang keluar pada 9 Juli 2019 juga bertepatan dengan masa akhir tahanan Syafruddin. Ketika itu, Syafruddin pun langsung bebeas dari rumah tahanan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
 
(AGA)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif