Presiden Jokowi--MI/Ramdani
Presiden Jokowi--MI/Ramdani

Jokowi Diminta Tak Salah Langkah dalam Menyikapi UU KPK

Nasional Revisi UU KPK
Medcom • 12 Oktober 2019 12:46
Jakarta: Presiden Joko Widodo diminta tak salah langkah dalam menyikapi polemik Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi. Wacana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) dinilai bukan langkah tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut.
 
"Perppu tidak ada urgensinya hari ini," ujar pengamat politik dari ETOS Indonesia Institute, Iskandarsyah, dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Sabtu, 12 Oktober 2019.
 
Menurut dia, penerbitan perppu justru menunjukkan revisi UU KPK dikeluarkan tanpa perhitungan politik yang matang. Begitu muncul tekanan publik yang keras, pemerintah kelimpungan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Iskandarsyah mengakui Presiden punya hak untuk mengeluarkan perppu sama seperti dekret atau perintah yang dikeluarkan kepala negara. Namun, penerbitannya harus melalui pertimbangan yang matang.
 
"Kapan dekret itu dikeluarkan? Berdasarkan suasana subjektif Presiden. Kalau bangun tidur dia merasa terancam, dia dapat mengeluarkan dekret, itu benar dan sah secara konstitusional," pungkas dia.
 
Sebelumnya, Jokowi mengaku masih menimang-nimang opsi penerbitan Perppu KPK. Selain Perppu, opsi lain yang bisa menjadi pilihan, yaitu uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), atau uji materi UU di tingkat legislatif (legislative review).
 

(AZF)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif