Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Sri Puguh Utami. Foto: Medcom.id/Juven Martua Sitompul
Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Sri Puguh Utami. Foto: Medcom.id/Juven Martua Sitompul

KPK Cecar Dirjen PAS Soal Fasilitas Mewah Lapas

Nasional suap fasilitas lapas
Juven Martua Sitompul • 16 Oktober 2018 15:24
Jakarta: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen PAS) Kementerian Hukum dan HAM, Sri Puguh Utami. Dia diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap jual beli fasilitas mewah di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.
 
Dalam pemeriksaan, Sri mengakui penyidik banyak bertanya soal penerimaan fasilitas mewah terpidana Fahmi Darmawansyah (FD). Fahmi merupakan terpidana kasus suap pengadaan satelit monitoring Bakamla.
 
"Yang pasti yang ditanya bagaimana kita melengkapi seluruh sarana yang ada di sana," kata Sri Puguh di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, 16 Oktober 2018.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sri membantah menerima aliran suap dari Fahmi Darmawansyah terkait fasilitas mewah di Lapas Sukamiskin. "Enggak ada, enggak ada, saya enggak nerima apapun," kata Sri Puguh.
 
Ini bukan kali pertama Sri Puguh dipanggil sebagai saksi dalam kasus tersebut. Dia pernah diperiksa penyidik pada Jumat, 24 Agustus 2018.
 
Pada pemeriksaan itu, dia membantah mengetahui adanya fasilitas mewah di Lapas koruptor tersebut.
 
KPK sebelumnya menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan suap jual beli fasilitas mewah di Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat. Mereka adalah Kalapas Sukamiskin Wahid Husen, Hendy Saputra selaku staf Wahid, napi korupsi Fahmi Darmawansyah, dan napi umum Andi Rahmat selaku tangan kanan Fahmi.
 
Baca: Dirjen PAS Diperiksa Suap Fasilitas Mewah Sukamiskin
 
Wahid diduga menerima dua mobil yakni Mitsubishi Triton Exceed dan Mitsubishi Pajero Sport Dakkar serta uang senilai Rp279.920.000 dan USD1.410. Pemberian itu diduga imbalan dari Fahmi yang mendapatkan fasilitas sel kamar mewah di Lapas Sukamiskin.
 
Atas perbuatannya, Wahid dan stafnya selaku penerima suap dijerat Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 atau Pasal 12B Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
 
Sedangkan, Fahmi dan Andi Rahmat selaku pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
 

 

(FZN)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif