Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berencana mengeluarkan diskresi untuk menanggulangi kekosongan DPRD Malang. Sebanyak 41 dari 45 anggota DPRD Malang terlibat kasus suap APBD Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran 2015.
Tjahjo berkonsultasi dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani kasus tersebut. Pasalanya, tak hanya Malang, DPRD di beberapa daerah pun juga banyak kehilangan anggotanya karena tertangkap KPK.
"Ada Sumatera Utara juga, akan banyak yang pemerintahan harus jalan. Saya mengeluarkan diskresi saja, agar setiap keputusan politik pembanguann yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa berjalan," tegas Tjahjo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 4 September 2018.
Tjahjo juga menyiapkan tiga opsi terkait kasus yang terjadi di Malang maupun daerah lain. Pertama, menyerahkan pada gubernur/wali kota/bupati untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan keputusan. Kedua, diskresi bisa lewat izin Kemendagri. Terakhir, pemberlakukan aturan wali kota atau gubernur atau peraturan bupati setelah ada persetujuan Kemendagri.
Baca: Tersisa Lima Orang, DPRD Kota Malang Lumpuh
Tjahjo menjelaskan pemerintahan daerah tak bisa berdiri sendiri. Selain kepala daerah, DPRD juga termasuk bagian pemerintahan daerah.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai kasus DPRD Malang terbilang unik. Sebab, kasus itu nyaris menyapu bersih legislator Malang yang kini hanya dijalankan empat anggota.
"Tinggal 4 orang sementara, yang kedua juga belum ada PAW (pergantian antar waktu), makanya segera dikeluarkan diskresinya, akan kami konsultasikan dengan KPK," ucap dia.
Ia mengatakan pemerintah pusat juga tak bisa membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait hal tersebut. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinilai memadai menjadi dasar.
"Kami hanya menjabarkan, jangan sampai terhambat pemerintahan, terhambat jalannya segala keputusan, apakah yang menyangkut anggaran atau hal lain yang harus diputuskan oleh seorang kepala daerah," jelas dia.
Baca: Plt Walkot Was-was Jika Seluruh DPRD Malang Terseret Korupsi
KPK kembali menetapkan 22 anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur, sebagai tersangka. Mereka menyusul 19 koleganya yang sudah lebih dulu menyandang status tersangka.
Sebanyak 22 legislator Kota Malang yang baru ditetapkan sebagai tersangka diduga menerima hadiah atau janji dan gratifikasi dari Wali Kota nonaktif Malang Moch Anton.
Sedangkan di Sumatera Utara, sebanyak 38 anggota DPRD periode 2009-2014 dan 2014-2019 ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga menerima suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo dengan nominal Rp300-350 juta per orang.
<iframe class="embedv" width="560" height="315" src="https://www.medcom.id/embed/5b2VOp6b" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen></iframe>
Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berencana mengeluarkan diskresi untuk menanggulangi kekosongan DPRD Malang. Sebanyak 41 dari 45 anggota DPRD Malang terlibat kasus suap APBD Perubahan Kota Malang Tahun Anggaran 2015.
Tjahjo berkonsultasi dengan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menangani kasus tersebut. Pasalanya, tak hanya Malang, DPRD di beberapa daerah pun juga banyak kehilangan anggotanya karena tertangkap KPK.
"Ada Sumatera Utara juga, akan banyak yang pemerintahan harus jalan. Saya mengeluarkan diskresi saja, agar setiap keputusan politik pembanguann yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa berjalan," tegas Tjahjo di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 4 September 2018.
Tjahjo juga menyiapkan tiga opsi terkait kasus yang terjadi di Malang maupun daerah lain. Pertama, menyerahkan pada gubernur/wali kota/bupati untuk terlibat dalam pengambilan kebijakan keputusan. Kedua, diskresi bisa lewat izin Kemendagri. Terakhir, pemberlakukan aturan wali kota atau gubernur atau peraturan bupati setelah ada persetujuan Kemendagri.
Baca: Tersisa Lima Orang, DPRD Kota Malang Lumpuh
Tjahjo menjelaskan pemerintahan daerah tak bisa berdiri sendiri. Selain kepala daerah, DPRD juga termasuk bagian pemerintahan daerah.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai kasus DPRD Malang terbilang unik. Sebab, kasus itu nyaris menyapu bersih legislator Malang yang kini hanya dijalankan empat anggota.
"Tinggal 4 orang sementara, yang kedua juga belum ada PAW (pergantian antar waktu), makanya segera dikeluarkan diskresinya, akan kami konsultasikan dengan KPK," ucap dia.
Ia mengatakan pemerintah pusat juga tak bisa membentuk peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait hal tersebut. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinilai memadai menjadi dasar.
"Kami hanya menjabarkan, jangan sampai terhambat pemerintahan, terhambat jalannya segala keputusan, apakah yang menyangkut anggaran atau hal lain yang harus diputuskan oleh seorang kepala daerah," jelas dia.
Baca: Plt Walkot Was-was Jika Seluruh DPRD Malang Terseret Korupsi
KPK kembali menetapkan 22 anggota DPRD Kota Malang, Jawa Timur, sebagai tersangka. Mereka menyusul 19 koleganya yang sudah lebih dulu menyandang status tersangka.
Sebanyak 22 legislator Kota Malang yang baru ditetapkan sebagai tersangka diduga menerima hadiah atau janji dan gratifikasi dari Wali Kota nonaktif Malang Moch Anton.
Sedangkan di Sumatera Utara, sebanyak 38 anggota DPRD periode 2009-2014 dan 2014-2019 ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diduga menerima suap dari mantan Gubernur Sumut Gatot Pujo dengan nominal Rp300-350 juta per orang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OJE)
