Bupati Lampung Tengah Segera Jalani Sidang
Bupati nonaktif Lampung Tengah Mustafa (tengah) keluar ruangan seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (16/4). (Foto: Antara/Hafidz Mubarak A).
Jakarta: Jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melimpahkan berkas tersangka Bupati Lampung Tengah Mustafa (MUS) ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Dalam waktu dekat, sidang perdana perkara dugaan suap persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah tahun anggaran 2018 akan digelar.

"Berdasarkan penetapan MA, sidang akan dilaksanakan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 2 Mei 2018.

Sebelum Mustafa, penyidik lebih dulu melimpahkan berkas perkara tersangka lainnya yakni Taufik Rahman selaku Kepala Dinas Bina Marga ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwan Taufik digelar pada Senin, 7 Mei 2018.


Baca juga: KPK Usut Keterlibatan DPRD Lampung dalam Kasus Suap

Dalam kasus ini, KPK lebih dulu menetapkan tiga orang tersangka yaitu Wakil Ketua DPRD Lampung Tengah J Natalis Sinaga, anggota DPRD Lampung Tengah Rusliyanto, dan Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Lampung Tengah Taufik Rahman.

Sehari setelahnya, KPK kemudian menetapkan Bupati Lampung Tengah Mustafa sebagai tersangka. Mustafa diduga secara bersama-sama menjadi pemberi suap kepada anggota DPRD Lampung Tengah agar menyetujui usulan pinjaman daerah kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp300 miliar.

Baca juga: KPK Tambah Masa Penahanan Mustafa

Atas perbuatannya, Mustafa dan Taufik selaku pemberi suap dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara Natalis dan Rusliyanto sebagai penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



(HUS)