Jaksa Agung ST Burhanuddin. MI/Susanto
Jaksa Agung ST Burhanuddin. MI/Susanto

Jaksa Agung Ingatkan Jaksa Hati-hati Gunakan Kewenangan Menyadap

Antara • 08 Desember 2021 05:49
Jakarta: Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengingatkan jajarannya berhati-hati menggunakan kewenangan penyadapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru disahkan. DPR mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Atas Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Salah satu isinya memberikan kewenangan kejaksaan melakukan penyadapan.
 
"Hati-hati dan jangan disalahgunakan dalam menggunakan kewenangan ini karena terkait dengan hak privasi," kata Burhanuddin dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa, 7 Desember 2021.
 
Burhanuddin menyebut UU Kejaksaan yang baru memperkuat dasar hukum institusinya melakukan penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana. Penyadapan tidak hanya diperlukan dalam tahap penyidikan melainkan juga pada tahap penuntutan, eksekusi, dan pencarian buron.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dengan kewenangan ini, Korps Adhyaksa akan menambah satu pusat dalam struktur. Uakni pusat pemantauan yang akan menunjang pelaksanaan tugas penyadapan.
 
"Kita akan menambah satu pusat lagi, yaitu pusat pemantauan (monitoring center) yang akan menunjang pelaksanaan tugas penyadapan," ujar Burhanuddin.
 
Burhanuddin bersyukur RUU tentang Perubahan Atas UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI telah disahkan oleh DPR. Dia berharap Undang-Undang Kejaksaan yang baru akan memperkuat kedudukan institusi kejaksaan, baik dari sisi organisasi maupun kewenangan.
 
"Dengan terbitnya undang-undang baru ini, saya berharap kita dapat mempergunakan setiap kewenangan yang melekat pada diri kita," kata Burhanuddin.
 
Dia juga mengingatkan jajaran kejaksaan jangan terpaku dengan satu kewenangan semata, yaitu penuntutan, sedangkan kewenangan-kewenangan lainnya diabaikan. "Mari kita introspeksi dan lakukan yang terbaik apa yang telah menjadi amanat undang-undang," ujar dia.
 
Burhanuddin meminta jajarannya mencermati undang-undang baru tersebut dan segera menyiapkan sarana serta regulasi turunan sebagai tindak lanjut dari undang-undang itu. Sehingga kebaruan yang diatur dalam undang-undang baru bisa segera diimplementasikan.
 
Baca: UU Kejaksaan Baru Perluas Kewenangan Jaksa Menyadap
 
 
(REN)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif