Firli: Korupsi Bertentangan dengan Pancasila

Jakarta: Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta seluruh pejabat di Indonesia menjaga integritasnya untuk tidak melakukan tindakan rasuah selama bekerja. Menurut Firli, integritas perlu dijaga karena korupsi sama dengan melawan Pancasila. "Jelas, korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan sangat bertentangan dengan setiap butir sila Pancasila. Sehingga banyak yang mengatakan para koruptor tidak pancasilais, karena telah mengkhianati seluruh nilai-nilai dalam dasar negara kita," kata Firli melalui keterangan tertulis, Kamis, 2 Juni 2022. Firli mengatakan Pancasila merupakan cerminan diri bangsa Indonesia. Seluruh masyarakat wajib melestarikan dan menjunjung tinggi tiap butir sila dalam Pancasila. Dia meyakini korupsi merupakan tindakan yang membuat seseorang melupakan cerminan dirinya dalam Pancasila. Setidaknya, kata dia, sila pertama dan kedua yang paling ditentang oleh koruptor ketika korupsi. "Tidak sedikit yang menyangsikan sisi religi dan kemanusiaan para koruptor, mengingat nilai-nilai ketuhanan seperti tergurat dalam butir pertama Pancasila, berani diingkari. Apalagi sisi kemanusiaan yang adil dan beradab, seperti bunyi sila kedua Pancasila," ujar Firli. Pancasila juga menghilangkan makna sila ketiga yang berbunyi persatuan Indonesia. Firli meyakini korupsi cuma memecah belah bangsa. "Apabila dibiarkan berlarut, dampak destruktif kejahatan korupsi salah satunya dapat merusak nilai-nilai persatuan dalam sila ketiga. Mengingat para koruptor mementingkan diri dan kelompoknya sendiri, ketimbang kepentingan nasional bangsa dan negara," tutur Firli. Korupsi juga dinilai menghapuskan makna sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Firli meyakini korupsi mengganggu keteduhan kehidupan bangsa sesuai dengan sila keempat. Menurut Firli korupsi juga menghapuskan makna sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keserakahan koruptor saat korupsi dinilai menghardik hak rakyat untuk mendapatkan keadilan sosial yang sama. Baca: Ade Yasin Diduga Perintahkan ASN Kumpulkan Uang untuk Suap BPK Jabar "Sehingga kejahatan kemanusiaan yang telah berurat akar di republik ini harus segera ditangani dengan tepat, cepat, cermat, terukur, efisien, dan melibatkan seluruh eksponen-elemen bangsa, agar keadilan sosial benar-benar tercipta serta dirasakan bagi seluruh rakyat Indonesia, seperti termaktub dalam sila kelima Pancasila," papar Firli. Atas dasar itulah seluruh pejabat di Indonesia diminta untuk tidak korupsi. Menyerap makna seluruh sila dalam Pancasila dinilai senjata paling mujarab untuk menghapus koruptif dalam diri sendiri. "Penting bagi kita untuk senantiasa menjiwai Pancasila agar dapat jernih melihat ragam permasalahan bangsa seperti persoalan penanganan korupsi, yang jangan hanya disorot dari kacamata pribadi, melainkan pandangan luas sebagai bagian dari elemen bangsa dan negara," jelas Firli.