Koordinator MAKI Boyamin Saiman.
Koordinator MAKI Boyamin Saiman.

MAKI Desak Kasus Mafia Minyak Goreng Dikembangkan ke Pencucian Uang

Nasional pencucian uang kasus korupsi Kejaksaan Agung Pemberantasan Korupsi Crosscheck Mafia Minyak Goreng
Candra Yuri Nuralam • 24 April 2022 11:17
Jakarta: Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) mendesak Kejaksaan Agung mengembangkan kasus mafia minyak goreng. MAKI menilai kasus itu bisa dikembangkan ke dugaan pencucian uang dan menetapkan tersangka korporasi.
 
"Posisi ini kan pintu masuk, tinggal nanti Kejaksaan mengembangkan ke level yang lebih atas, oknum yang lain, terus dikenakan kalau perlu pencucian uang, dan kemudian korporasinya," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman dalam acara Chrosscheck by Medcom.id dengan tema 'Jokowi Terbukti Bikin Mafia Migor Mati?', Minggu, 24 April 2022.
 
Baca: Pemerintah Larang Ekspor Bahan Baku Minyak Goreng Mulai 28 April

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Boyamin mengatakan penetapan tersangka korporasi sangat mudah dilakukan dalam perkara ini. Apalagi, salah satu tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejaksaan Agung merupakan komisaris perusahaan.
 
"Karena salah satunya tadi, itu tersangkanya ternyata komisaris, padahal komisaris itu kan harusnya mengawasi untuk tidak melanggar aturan, lah kok ini malah melanggar aturan?" ujar Boyamin.
 
Boyamin meyakini perusahaan milik komisaris itu mendapatkan keuntungan dari permainan kotor minyak goreng. Penetapan tersangka korporasi juga bisa mengembalikan kerugian negara dari permainan kotor ini.
 
"Justru itu, kan nanti dalam posisi kalau ini korporasi jadi tersangka juga, kan malah keuntungannya yang diperoleh secara ilegal malah bisa disita oleh negara," ucap Boyamin.
 
Semua keuntungan haram perusahaan yang ditetapkan sebagai tersangka korporasi bisa diambil oleh negara. Pengambilan uang itu harus tidak pandang bulu.
 
"Jelas, kalau itu keuntungan yang didapat secara ilegal malah pasti disita negara, tidak peduli kerugiannya berapa, tetapi keuntungannya yang diambil," tutur Boyamin.
 
Memaksimalkan pengembalian kerugian negara juga bisa dilakukan jika Kejaksaan Agung menerapkan pasal pencucian uang. Hasil keuntungan haram yang sudah dijadikan aset oleh para tersangka bisa diambil untuk mengembalikan kerugian negara.
 
"Apalagi kalau ditempeli juga pasal pencucian uang," kata Boyamin.
 
Kejagung telah menetapkan empat tersangka dalam dugaan korupsi terkait minyak goreng, salah satunya adalah anak buah Menteri Perdagangan M Lutfi, yaitu Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana.
 
Adapun tiga tersangka lainnya adalah Master Parulian Tumanggor dari PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley MA dari PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group, dan Picare Tagore Sitanggang dari PT Musim Mas.
 
Keempat tersangka dikenakan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan/atau Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 129 juncto Nomor 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri dan Harga Penjualan di Dalam Negeri.
 
Kemudian, ketentuan Bab 2 huruf a angka 1 huruf b jo bab 2 huruf c angka 4 huruf c Peraturan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 02 DAGLU per 1 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kebijakan dan Pengaturan Ekspor CPO.
 

 
 
(DEV)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif