Sidang vonis terdakwa korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Sosial Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez
Sidang vonis terdakwa korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Sosial Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI). Medcom.id/Fachri Audhia Hafiez

Hakim Perintahkan Jaksa Kembalikan 18 Kapal Rampasan di Kasus Heru Hidayat

Fachri Audhia Hafiez • 19 Januari 2022 03:02
Jakarta: Sebanyak 18 kapal yang disita dari terdakwa kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Sosial Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) dan tindak pidana pencucian uang, Heru Hidayat, diminta dikembalikan. Perintah itu tertuang dalam putusan majelis hakim.
 
"Bukan merupakan hasil tindak pidana dan harus dikembalikan," kata anggota majelis hakim Ali Muhtarom saat persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa malam, 18 Januari 2022.
 
Salah satunya kapal adalah kapal Liquefied Natural Gas (LNG) Aquarius PT Hanochem Shipping milik Heru Hidayat. Kapal itu dibeli jauh sebelum Komisaris Utama PT Trada Alam Minera itu melakukan korupsi.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sebanyak empat kapal milik PT Trada Alam Minera yang sebelumnya telah disita juga diminta dikembalikan. Empat kapal itu, yakni Kapal Pasmar 01, Kapal Taurians One, Kapal Taurians Two, dan Kapal Taurians Three.
 
Berikutnya, 13 kapal milik PT Jelajah Bahar Utama. Yakni, Kapal ARK 03, Kapal ARK 01, Kapal ARK 02, Kapal ARK 05, Kapal ARK 06. Lalu, Kapal Noah 1, Kapal Noah 2, Kapal Noah 3, Kapal Noah 5, Kapal Noah 6, Kapal TBG 306, Kapal TBG 301, dan Kapal TBG 2007.
 
Sementara itu, sejumlah barang berupa tanah, apartemen, dan kendaraan roda empat diminta dirampas untuk negara. Barang bergerak dan tak bergerak itu terkait dengan pencucian uang yang dilakukan Heru.
 
Baca: Hakim: Tuntutan Heru Hidayat Mestinya Tak Melampaui Dakwaan
 
Heru divonis tanpa hukuman pidana alias nihil. Menurut majelis hakim, Heru sudah dikenakan pidana pada perkara lain yang hukumannya maksimal.
 
Majelis merujuk pada Pasal 67 KUHP yang mengatur bahwa orang yang sudah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tidak boleh dijatuhkan pidana lain, kecuali pencabutan hak-hak tertentu. Namun, Heru tetap dijatuhi hukuman membayar uang pengganti Rp12,6 triliun.
 
Majelis hakim menilai kejahatan Heru di kasus ASABRI juga dilakukan berulang sejak 2012-2019. Pengulangan yang dimaksud ialah pembelian dan penjualan saham yang mengakibatkan kerugian bagi ASABRI.
 
Kerugian keuangan negara dalam kasus ASABRI mencapai Rp22,7 triliun. Atribusi keuntungan yang dinikmati Heru mencapai lebih dari setengahnya Rp12,6 triliun.
 
Perbuatan Heru juga disengaja dan diluar nalar karena nilai kejahatannya mencapai triliunan rupiah. Dia melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) untuk menutupi hasil kejahatan yang dia lakukan.
 
Heru dianggap terbukti melanggar dua pasal, yakni Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Lalu, Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
 
(AZF)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif