medcom.id, Jakarta: Penangkapan Bambang Widjojanto membuat hubungan KPK dan Polri kembali tegang. Pemerintah didesak membuat keputusan tegas terkait adanya friksi dua lembaga penegak hukum ini.
Namun menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk saat ini pemerintah ingin mendalami apa yang terjadi. Pemerintah saat ini mempelajari langkah hukum yang ditempuh dua lembaga tersebut. Kajian difokuskan pada sisi hukum. Dari kajian itu, nantinya pemerintah diharapkan bisa mengambil langkah yang paling tepat.
"Ya tentu langkahnya pertama kita ingin mengetahui langkah-langkah hukum yang terjadi itu sebenarnya dari sisi hukumnya bagaimana," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Kompleks Istana, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2015).
JK mengatakan tidak ada kebenaran mutlak. Setiap manusia tak menutup kemungkinan melakukan kesalahan. Demikian juga KPK, yang kata JK, diisi manusia biasa, maka bisa melakukan kesalahan.
"Kita manusia biasa, di KPK manusia biasa, yang bisa membuat kebenaran dan bisa juga ada hal yang harus diperbaiki," tambah JK.
Untuk menyelesaikan masalah ini, Presiden Jokowi mengundang sejumlah akademisi dan profesional untuk memberikan saran kepada presiden. Itu juga merupakan langkah pemerintah untuk menangani konflik KPK dan Polri. Tim ini nantinya akan diresmikan melalui Kepres.
Namun, lanjut JK, semua persoalan yang terjadi diupayakan dapat dituntaskan dengan baik. JK menyebut tak ada friksi dan langkah-langkah yang justru mendeskreditkan beberapa lembaga negara.
"Masalah hukum ini kan masalah orang per-orang, bukan masalah lembaga yang harus kita selalu hormati," tegas JK.
medcom.id, Jakarta: Penangkapan Bambang Widjojanto membuat hubungan KPK dan Polri kembali tegang. Pemerintah didesak membuat keputusan tegas terkait adanya friksi dua lembaga penegak hukum ini.
Namun menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk saat ini pemerintah ingin mendalami apa yang terjadi. Pemerintah saat ini mempelajari langkah hukum yang ditempuh dua lembaga tersebut. Kajian difokuskan pada sisi hukum. Dari kajian itu, nantinya pemerintah diharapkan bisa mengambil langkah yang paling tepat.
"Ya tentu langkahnya pertama kita ingin mengetahui langkah-langkah hukum yang terjadi itu sebenarnya dari sisi hukumnya bagaimana," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Kompleks Istana, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2015).
JK mengatakan tidak ada kebenaran mutlak. Setiap manusia tak menutup kemungkinan melakukan kesalahan. Demikian juga KPK, yang kata JK, diisi manusia biasa, maka bisa melakukan kesalahan.
"Kita manusia biasa, di KPK manusia biasa, yang bisa membuat kebenaran dan bisa juga ada hal yang harus diperbaiki," tambah JK.
Untuk menyelesaikan masalah ini, Presiden Jokowi mengundang sejumlah akademisi dan profesional untuk memberikan saran kepada presiden. Itu juga merupakan langkah pemerintah untuk menangani konflik KPK dan Polri. Tim ini nantinya akan diresmikan melalui Kepres.
Namun, lanjut JK, semua persoalan yang terjadi diupayakan dapat dituntaskan dengan baik. JK menyebut tak ada friksi dan langkah-langkah yang justru mendeskreditkan beberapa lembaga negara.
"Masalah hukum ini kan masalah orang per-orang, bukan masalah lembaga yang harus kita selalu hormati," tegas JK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id(KRI)
