medcom.id, Jakarta: Anggota tim independen, Komjen (Purn) Oegroseno coba menjelaskan maksud Presiden Joko Widodo mengatakan jangan ada kriminalisasi dan yang sok di atas hukum.
Oegroseno memahami, pesan itu disampaikan kepada dua lembaga yang sedang bertikai, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.
"Kami melihat jangan ada kriminalisasi di dua lembaga ini, karena dua lembaga ini yang bermasalah," kata Oegro dalam program Primetime News Metro TV, Senin (26/1/2015).
Kalau ada masalah antar dua lembaga itu, menurutnya, lebih baik meminta pertimbangan Presiden. "Ini tidak masalah karena etika. Jadi, ke depan etika harus dikedepankan," ujarnya.
Sedangkan pernyataan jangan ada yang sok di atas hukum, Oegroseno menilai Presiden Jokowi tidak ingin ada lembaga yang sok hebat. Soal ini, menurut dia, kembali lagi ke etika.
"Penegak hukum itu rata-rata sama kualitasnya. Kalau etika dibangun tidak ada yang sok. Kelebihan itu hanya milik tuhan. Kalau ada yang merasa lebih, akan ada bencana hukum," terangnya.
Pengamat hukum Jamin Ginting menilai Presiden Jokowi sudah frustrasi menghadapi konflik KPK-Polri, hingga menyatakan jangan ada yang sok di atas hukum. "Secara emosional, Presiden sudah frustrasi," cetusnya.
medcom.id, Jakarta: Anggota tim independen, Komjen (Purn) Oegroseno coba menjelaskan maksud Presiden Joko Widodo mengatakan jangan ada kriminalisasi dan yang sok di atas hukum.
Oegroseno memahami, pesan itu disampaikan kepada dua lembaga yang sedang bertikai, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.
"Kami melihat jangan ada kriminalisasi di dua lembaga ini, karena dua lembaga ini yang bermasalah," kata Oegro dalam program
Primetime News Metro TV, Senin (26/1/2015).
Kalau ada masalah antar dua lembaga itu, menurutnya, lebih baik meminta pertimbangan Presiden. "Ini tidak masalah karena etika. Jadi, ke depan etika harus dikedepankan," ujarnya.
Sedangkan pernyataan jangan ada yang sok di atas hukum, Oegroseno menilai Presiden Jokowi tidak ingin ada lembaga yang sok hebat. Soal ini, menurut dia, kembali lagi ke etika.
"Penegak hukum itu rata-rata sama kualitasnya. Kalau etika dibangun tidak ada yang sok. Kelebihan itu hanya milik tuhan. Kalau ada yang merasa lebih, akan ada bencana hukum," terangnya.
Pengamat hukum Jamin Ginting menilai Presiden Jokowi sudah frustrasi menghadapi konflik KPK-Polri, hingga menyatakan jangan ada yang sok di atas hukum. "Secara emosional, Presiden sudah frustrasi," cetusnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(TRK)
