Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati (ketiga dari kiri). Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati (ketiga dari kiri). Foto: Medcom.id/M Sholahadhin Azhar

YLBHI Sebut DPR Bahas RKUHP Tertutup di Hotel Mewah

Nasional kuhp RUU KUHP rancangan kuhp
M Sholahadhin Azhar • 21 September 2019 12:12
Jakarta: Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati, menilai Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bahaya bila dibiarkan. Pasalnya, RKUHP berisikan mayoritas pasal karet atau multitafsir.
 
"Bayangan saya bakal banyak orang masuk penjara ketika KUHP baru diterapkan. Harapan penjara tidak penuh, tidak akan terjadi," kata Asfinawati dalam diskusi di Jakarta, Sabtu, 21 September 2019.
 
Menurut dia, pasal karet ini menyasar ruang pribadi, seperti perzinahan. Asfinawati menyebut hal ini bersifat pribadi lantaran perspektif yang relatif.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Dia menilai RKUHP seharusnya menyasar masalah substansi. Jika dibiarkan, RKUHP malah akan menambah hukuman pidana. Padahal, penjara juga sudah kelebihan muatan.
 
Sebaiknya, kata Asfinawati, semua pihak punya semangat sama soal RKUHP ini. Mereka harus menghilangkan aroma kolonial karena KUHP yang berlaku sekarang peninggalan Belanda.
 
Di sisi lain, Asfinawati mengkritisi bagaimana sikap DPR dalam membahas RKUHP ini. Banyak keluhan soal tekanan dari luar, tetapi DPR malah eksklusif dalam membahasnya.
 
"Ada masa-masa ketika DPR sangat akomodatif dalam pembahasan RKUHP. Tapi di akhir-akhir ini pembahasannya tertutup, di hotel mewah," beber Asfinawati.
 
Sedianya, DPR berencana mengesahkan RKUHP dalam rapat paripurna pemungkas periode 2014-2019, Selasa, 24 September 2019. Aturan baru itu pun bakal menggantikan KUHP peninggalan pemerintahan Hindia Belanda.
 
Namun dalam prosesnya, RKUHP menimbulkan pro kontra kerena sejumlah pasal dinilai sebagai pasal karet. Presiden Joko Widodo pun memutuskan menunda pengesahan RKUHP.
 
Jokowi mengaku mendengarkan masukan-masukan dari berbagai kalangan yang berkeberatan dengan sejumlah substansi RKUHP. Dia memerintahkan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly untuk menyampaikan sikap pemerintah kepada DPR.
 

 

(OGI)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif