Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mendampingi petugas KPK menunjukkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan di Kepulauan Riau ketika konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 11 Juli 2019. Foto: MI/Rommy Pujianto
Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mendampingi petugas KPK menunjukkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan di Kepulauan Riau ketika konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 11 Juli 2019. Foto: MI/Rommy Pujianto

KPK Sita Lima Mata Uang dari Gubernur Kepri

Nasional Kasus suap hakim
Juven Martua Sitompul • 12 Juli 2019 04:00
Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Kepuluan Riau (Kepri), Nurdin Basirun sebagai tersangka suap dan gratifikasi. Sejumlah uang diamankan dari rumah Nurdin dan sejumlah lokasi penangkapan.
 
"Dari sebuah tas yang di rumah NBA, KPK mengamankan sejumlah uang," terang Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan di dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, 11 Juli 2019.
 
Uang yang disita dari rumah Nurdin terdiri dari 5 mata uang yang berbeda yakni SGD43.942, USD5.303, EURO5, RM407, Riyal500, dan IDR132.610.000. Uang ini diduga bagian gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan Nurdin.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Selain uang di tas, tim KPK juga menyita uang suap sebanyak SGD11.000 dan Rp45 juta. Uang itu diterima Nurdin dari salah satu pihak swasta bernama Abu Bakar terkait izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Kepulauan Riau Tahun 2018-2019.
 
Ihwal rasuah ini terjadi saat Pemerintah Provinsi Kepri mengajukan pengesahan Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) untuk dibahas di Paripurna DPRD Kepri. Perda tersebut nantinya menjadi acuan dan dasar hukum pemanfaatan pengelolaan wilayah kelautan Kepri.
 
Namun, terdapat beberapa pihak yang mengajukan permohonan izin pemanfaatan laut untuk proyek reklamasi agar diakomodasi dalam RZW3K Provinsi Kepri tersebut. Salah satunya, pada Mei 2019, Abu Bakar mengajukan izin pemanfaatan laut untuk melakukan reklamasi di Tanjung Piayu, Batam untuk pembangunan resort dan kawasan wisata seluas 10,2 Hektar.
 
"Padahal, Tanjung Piayu merupakan area yang memiliki diperuntukkan sebagai kawasan budidaya dan hutan lindung," ujar Basaria.
 
Nurdin selaku Gubernur Kepri kemudian memerintahkan Kepala Bidang Perikanan Tangkap Kepri, Budi Hartono; dan Edi untuk membantu permintaan izin Abu bakar itu. Budi akhirnya mengarahkan Abu Bakar agar mencatumkan pembangunan restoran dengan keramba keramba sebagai budi daya ikan dalam proposal izin tersebut.
 
"Upaya ini dilakukan agar seolah-olah terlihat seperti fasilitas budidaya," kata dia.
 
Setelah itu, kata Basaria, Budi memerintahkan Edi untuk melengkapi dokumen dan data dukung agar izin Abu Bakar segera disetujui. Diduga, dokumen dan data yang dibuat Edi tidak berdasarkan analisis apapun.
 
KPK menetapkan Nurdin sebagai tersangka penerima suap bersama dua pihak lain yakni Edy Sofyan dan Budi Hartono. Sedangkan Abu Bakar ditetapkan sebagai pemberi suap.
 
Nurdin disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
 
Edy dan Budi hanya disangkakan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Sedangkan Abu Bakar dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
 

(WHS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif