Jakarta: Pernyataan Presiden Joko Widodo soal penerapan hukuman mati pada koruptor mesti jadi peringatan semua pihak. Pernyataan itu sinyal komitmen Jokowi memberantas korupsi.
"Pak Presiden tidak akan pandang bulu dan akan tegas memberantas korupsi. Itu kita apresiasi," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.
Dasco menyebut pernyataan Jokowi juga peringatan keras bagi pihak-pihak yang masih berani menyunat uang negara. Jokowi dinilai ingin mengingatkan bawahannya hati-hati pada uang negara.
"Bahwa kita ke depan, baik eksekutif maupun legislatif, terus tata keuangannya tertib dan baik," ucap polikus Gerindra.
Namun, Dasco menyebut, hukuman mati bagi koruptor tak bisa dipukul rata. Hukuman perlu ditimbang sejauh mana tingkat kesalahan pelaku korupsi yang bisa dihukum mati.
"Kalau misalnya ada bantuan bencana kemudian disalahgunakan, ya itu termasuk kategori berat menurut saya," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membuka peluang koruptor dihukum mati. Asalkan, hal itu merupakan kehendak rakyat.
"Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana, UU Tipikor (hukuman mati) itu dimasukkan," kata Jokowi di SMK 57 Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.
Jakarta: Pernyataan Presiden Joko Widodo soal penerapan
hukuman mati pada koruptor mesti jadi peringatan semua pihak. Pernyataan itu sinyal komitmen Jokowi memberantas korupsi.
"Pak Presiden tidak akan pandang bulu dan akan tegas memberantas korupsi. Itu kita apresiasi," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa, 10 Desember 2019.
Dasco menyebut pernyataan Jokowi juga peringatan keras bagi pihak-pihak yang masih berani menyunat uang negara. Jokowi dinilai ingin mengingatkan bawahannya hati-hati pada uang negara.
"Bahwa kita ke depan, baik eksekutif maupun legislatif, terus tata keuangannya tertib dan baik," ucap polikus Gerindra.
Namun, Dasco menyebut, hukuman mati bagi koruptor tak bisa dipukul rata. Hukuman perlu ditimbang sejauh mana tingkat kesalahan pelaku korupsi yang bisa dihukum mati.
"Kalau misalnya ada bantuan bencana kemudian disalahgunakan, ya itu termasuk kategori berat menurut saya," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo
membuka peluang koruptor dihukum mati. Asalkan, hal itu merupakan kehendak rakyat.
"Kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU Pidana, UU Tipikor (hukuman mati) itu dimasukkan," kata Jokowi di SMK 57 Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(REN)
