Jakarta: Presiden Joko Widodo diminta memanfaatkan citra positif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di mata masyarakat. Pemilihan calon pimpinan (capim) KPK pun dinilai berdampak pada perekonomian Indonesia.
"Masyarakat secara umum memandang KPK sebagai institusi positif agar tujuan presiden terlaksana," kata Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Sutopo di Mercure Hotel Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Agustus 2019.
Adnan menyebut Presiden Jokowi gencar memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan investasi. Guna mewujudkan hal itu, Indonesia butuh kepastian hukum.
Investor, kata dia, selalu memprioritaskan kepastian hukum di suatu negara. Jika kepastiannya lemah, investor enggan menitipkan modalnya di Indonesia.
"Cara menjamin infrastruktur dan iklim investasi berjalan adalah kepercayaan dari pebisnis ke Indonesia," ujar Adnan.
Namun, penegak hukum di Indonesia masih berurusan dengan Lembaga Antirasuah. Dia pun berharap Jokowi serius memberantas korupsi dengan memperhatikan capim KPK.
"Sehingga eksistensi Presiden dan KPK tidak bisa dihilangkan karena saling berhubungan," jelas dia.
Sebelumnya, penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi institusi paling dipercaya masyarakat. Presiden Jokowi pun diminta serius menentukan masa depan KPK.
"Sebanyak 84 persen responden percaya pada KPK," kata peneliti senior LSI Burhanuddin Muhtad.
Burhanuddin menyebut skenario melemahkan KPK akan berdampak pada kepercayaan publik. Dia khawatir masyarakat bakal bereaksi jika gagasan itu diwujudkan.
Jakarta: Presiden Joko Widodo diminta memanfaatkan citra positif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di mata masyarakat. Pemilihan calon pimpinan (capim) KPK pun dinilai berdampak pada perekonomian Indonesia.
"Masyarakat secara umum memandang KPK sebagai institusi positif agar tujuan presiden terlaksana," kata Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Sutopo di Mercure Hotel Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, 29 Agustus 2019.
Adnan menyebut Presiden Jokowi gencar memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan investasi. Guna mewujudkan hal itu, Indonesia butuh kepastian hukum.
Investor, kata dia, selalu memprioritaskan kepastian hukum di suatu negara. Jika kepastiannya lemah, investor enggan menitipkan modalnya di Indonesia.
"Cara menjamin infrastruktur dan iklim investasi berjalan adalah kepercayaan dari pebisnis ke Indonesia," ujar Adnan.
Namun, penegak hukum di Indonesia masih berurusan dengan Lembaga Antirasuah. Dia pun berharap Jokowi serius memberantas korupsi dengan memperhatikan capim KPK.
"Sehingga eksistensi Presiden dan KPK tidak bisa dihilangkan karena saling berhubungan," jelas dia.
Sebelumnya, penelitian Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi institusi paling dipercaya masyarakat. Presiden Jokowi pun diminta serius menentukan masa depan KPK.
"Sebanyak 84 persen responden percaya pada KPK," kata peneliti senior LSI Burhanuddin Muhtad.
Burhanuddin menyebut skenario melemahkan KPK akan berdampak pada kepercayaan publik. Dia khawatir masyarakat bakal bereaksi jika gagasan itu diwujudkan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(OGI)
