Kepulauan Tanimbar: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Yohana Yembise berharap Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) rampung tepat waktu. Sejatinya, RUU itu disahkan pada September 2019.
"Saya berusaha keras Undang-undang itu keluar September, Undang-undang PKS," kata Yohana di sela-sela kunjungan kerjanya di Kepualauan Tanimbar, Maluku, Selasa, 27 Agustus 2019.
Yohana menyebut RUU PKS merupakan inisiatif DPR RI. RUU itu juga masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Dia mengatakan setidaknya ada tujuh isu yang diangkat dalam RUU PKS. Salah satunya, UU itu memberikan legitimasi hukum untuk menjerat laki-laki yang tak mempertanggungjawabkan perbuatan menghamili seorang wanita di luar ikatan pernikahan.
Pembahasan RUU PKS mandek lantaran DPR menunggu pembahasan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) rampung. Ini dilakukan agar RUU PKS tak tumpang tindih dengan RKUHP.
Selain RUU PKS, Pemerintah juga tengah menyiapkan revisi Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam revisi UU tersebut, pemerintah berencana menaikan batas minimal usia perkwainan dari sebelumnya 16 tahun menjadi 19 tahun.
"Karena definisi anak itu dari usia 0 sampai 18 tahun," ujarnya.
Yohana mengatakan saat ini draf revisi UU Perkawinan sudah di meja Presiden Joko Widodo. Dia berharap kedua aturan itu bisa disahkan legislator bulan depan.
"Mudah-mudahan September ini bisa disahkan dua-duanya, sehingga perempuan dan anak-anak bisa merasa aman hidup di negara ini," ujar perempuan asal Papua tersebut.
Kepulauan Tanimbar: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Yohana Yembise berharap Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) rampung tepat waktu. Sejatinya, RUU itu disahkan pada September 2019.
"Saya berusaha keras Undang-undang itu keluar September, Undang-undang PKS," kata Yohana di sela-sela kunjungan kerjanya di Kepualauan Tanimbar, Maluku, Selasa, 27 Agustus 2019.
Yohana menyebut RUU PKS merupakan inisiatif DPR RI. RUU itu juga masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Dia mengatakan setidaknya ada tujuh isu yang diangkat dalam RUU PKS. Salah satunya, UU itu memberikan legitimasi hukum untuk menjerat laki-laki yang tak mempertanggungjawabkan perbuatan menghamili seorang wanita di luar ikatan pernikahan.
Pembahasan RUU PKS mandek lantaran DPR menunggu pembahasan Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) rampung. Ini dilakukan agar RUU PKS tak tumpang tindih dengan RKUHP.
Selain RUU PKS, Pemerintah juga tengah menyiapkan revisi Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam revisi UU tersebut, pemerintah berencana menaikan batas minimal usia perkwainan dari sebelumnya 16 tahun menjadi 19 tahun.
"Karena definisi anak itu dari usia 0 sampai 18 tahun," ujarnya.
Yohana mengatakan saat ini draf revisi UU Perkawinan sudah di meja Presiden Joko Widodo. Dia berharap kedua aturan itu bisa disahkan legislator bulan depan.
"Mudah-mudahan September ini bisa disahkan dua-duanya, sehingga perempuan dan anak-anak bisa merasa aman hidup di negara ini," ujar perempuan asal Papua tersebut.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(BOW)
