medcom.id, Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengungkapkan, pemerintah belum membahas wacana kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu. "Belum dibahas, pokoknya belum," jawab Teten singkat di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta, Jumat (25/9/2015).
Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya, pada 14 Agustus 2015, menyampaikan pemerintah tengah berusaha mencari jalan keluar untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Tanah Air. Presiden menyebutkan rekonsiliasi pelanggaran HAM sebagai langkah yang diinginkan pemerintah.
"Pemerintah menginginkan adanya rekonsiliasi nasional sehingga generasi mendatang tidak terus-menerus memikul beban sejarah masa lalu," kata Presiden saat membacakan pidato kenegaraan pada sidang bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Rencana rekonsiliasi ini juga sempat dibahas Jaksa Agung, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tejo Edhy Purdijatno, Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta Panglima TNI Jenderal Moeldoko pada 2 Juli 2015.
medcom.id, Jakarta: Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki mengungkapkan, pemerintah belum membahas wacana kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat masa lalu. "Belum dibahas, pokoknya belum," jawab Teten singkat di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta, Jumat (25/9/2015).
Presiden Joko Widodo dalam pidato kenegaraannya, pada 14 Agustus 2015, menyampaikan pemerintah tengah berusaha mencari jalan keluar untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di Tanah Air. Presiden menyebutkan rekonsiliasi pelanggaran HAM sebagai langkah yang diinginkan pemerintah.
"Pemerintah menginginkan adanya rekonsiliasi nasional sehingga generasi mendatang tidak terus-menerus memikul beban sejarah masa lalu," kata Presiden saat membacakan pidato kenegaraan pada sidang bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Rencana rekonsiliasi ini juga sempat dibahas Jaksa Agung, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Tejo Edhy Purdijatno, Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, serta Panglima TNI Jenderal Moeldoko pada 2 Juli 2015.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(KRI)
