Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadhan. Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo
Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Ahmad Ramadhan. Medcom.id/Kautsar Widya Prabowo

Polri: Kejahatan Siber Banyak Dilakukan Warga Binaan

Siti Yona Hukmana • 19 Januari 2022 10:25
Jakarta: Polri menyebut tindak pidana siber yang terjadi di Tanah Air paling banyak dilakukan naraidana dari balik jeruji besi. Kejahatan siber yang dilakukan narapidana itu bahkan terjadi sepanjang 2018 hingga 2021.
 
"Tindak pidana siber itu banyak dilakukan warga binaan. Ada 2020, ada 2021, ada 2018, ada 2019. Jadi berkisar dari 2018, 2019, 2020 dan 2021," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan saat dikonfirmasi, Rabu, 19 Januari 2022.
 
Ramadhan mengatakan para tersangka leluasa menggunakan handphone ataupun alat komunikasi di dalam penjara. Setidaknya, ada 10 kasus penipuan warga binaan melalui media sosial (medsos) yang diungkap Bareskrim dalam empat tahun terakhir.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Modus operandi 10 kasus tersebut berbeda-beda. Namun, kata Ramadhan, ke-10 kasus itu berkaitan dengan tindak pidana penipuan, pemerasan hingga pengancaman.
 
Ramadhan mengungkapkan salah satu kasus dilakukan narapidana Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Pamekasan berinisial TR. Narapidana itu memeras korban anak di bawah umur dengan konten asusila atau bernuansa pornografi.
 
Modusnya, TR mengajak anak di bawah umur melakukan video call yang ujungnya memaksa korban membuat konten pornografi. Kemudian, korban diperas untuk memberikan sejumlah uang agar video tersebut tak disebarkan.
 
"Korban merasa takut, malu. Maka korban-korbannya itu mentransfer sejumlah uang," ujar Ramadhan.
 
Kasus lain diungkap kepolisian melibatkan narapidana berinisial DS yang mendekam di Lapas Tebing Tinggi, Sumatra Selatan. Dia mengelola akun seolah-olah milik perempuan cantik untuk memikat perhatian laki-laki di medsos.
 
Modusnya serupa dengan TR. Yakni mengajak korban melakukan video call hingga akhirnya berujung pemerasan.
 
Ada pula narapidana kasus narkoba, AAS, yang menyamar menjadi anggota polisi menipu korban perempuan berinisial RO. AAS mengajak RO berkenalan dan komunikasi intens di WhatsApp.
 
Komunikasi yang semakin akrab itu membuat korban masuk perangkap. AAS mulai menjalankan aksinya dengan berpura-pura meminta bantuan korban untuk mengirimkan sejumlah uang.
 
Baca: Anak Berhadapan Masalah Hukum di Bengkulu Meningkat Selama 2021
 
Korban mengirimkan uang secara bertahap ke rekening pelaku hingga mencapai Rp400 juta. Polisi belum mengungkap lapas tempat AAS mendekam. Polisi masih mendalami kasus tersebut.
 
Selain itu, polisi mengungkap kasus-kasus lain yang melibatkan narapidana Lapas IIA Bulak Kapal Bekasi, Lapas Kelas IIA Jambi, Lapas Siborong-borong, Lapas Sibolga, dan Lapas Kelas IIA Kuningan Jawa Barat.
 
Narapidana DA pada Lapas Kelas II A Kuningan, Jawa Barat, dilaporkan sebanyak 12 kali pada Mei-Agustus 2020. Kasus yang dilaporkan sama, yakni terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
 
"Kami menceritakan kasus yang paling baru, tapi kami menyampaikan bahwa kejahatan yang dilakukan warga binaan itu banyak," kata Ramadhan.
 
Polri telah berkoordinasi dengan lapas atau perwakilan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan setempat terkait kasus-kasus penggunaan alat elektronik tersebut. Penyelidikan penggunaan telepon genggam di dalam sel kewenangan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).  
 
Polri hanya menangani pelanggaran UU ITE. Setiap kepolisian daerah (polda) di sejumlah wilayah Indonesia diminta berkoordinasi dengan pihak lapas dalam mengusut kasus tindak pidana siber tersebut.
 
"Tidak mungkin kita melakukan pemeriksaan tanpa koordinasi, misalnya wilayah a, polres atau polda ketika melakukann penyelidikan pasti melakukan koordinasi, supaya tidak terulang kembali," ujar jenderal bintang satu itu.
 
Para narapidana yang telah ditetapkan tersangka dijerat Pasal 51 ayat (1) dan (2) jo Pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 263 KUHP dan/atau Pasal 55 ke-1 jo 378 KUHP dan/atau Pasal 5 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan/atau Pasal 82 jo Pasal 83 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Mereka terancam hukuman penjara seumur hidup.
 
(JMS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif